Kemenkeu Bantah Bakal Ambil Alih Rumah Dinas Anggota DPR

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah akan mengambil rumah anggota DPR, melainkan membuka peluang mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban Kemenkeu mengaku Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memanggil Kemenkeu beberapa bulan lalu membahas mengenai fasilitas rumah dinas tersebut.

"Ini soal rumah DPR, jadi memang beberapa bulan yang lalu kami dipanggil oleh BURT, saya ingin meluruskan bukan Kementerian Keuangan mengambil rumah DPR, tidak. Tapi BURT sedang memikirkan ada tidak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," ujarnya dalam Diskusi Manfaat Sosial dan Ekonomi Pembangunan Tol Trans Sumatera, Jumat (20/8).

Ia menjelaskan pilihannya adalah pemberian fasilitas rumah dinas atau diganti dengan tunjangan. Namun, hal tersebut masih dibahas oleh Kemenkeu dan DPR.

"Nah, kalau misal terkait dengan rumah dinas, kalau memang ini mau tunjangan, ya terhadap perumahan itu supaya tidak double akan dikembalikan oleh DPR kepada negara, bukan Kementerian Keuangan mengambil," imbuhnya.

Dari pihak Kemenkeu, lanjutnya, pembahasan berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pasalnya, apabila diganti dalam bentuk tunjangan maka membutuhkan anggaran.

"Pada dasarnya kalau kami di DJKN kami kira-kira ada di hilir. Hulunya ada di DJA, karena ini kaitannya dengan penyediaan tunjangan, kan pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan, nah itu masih berproses diskusinya," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui ada wacana dari Kemenkeu untuk mengambil alih rumah dinas anggota DPR RI. Baidowi bercerita baru mengetahui mengenai wacana tersebut pada Senin (10/8), Kemenkeu belum mensosialisasikan wacana ini kepada fraksinya.

"Kalau wacana efisiensi sudah lama. [Kemenkeu komunikasi] kalau ke fraksi belum, mungkin ke BURT DPR," kata Baidowi kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Baidowi menilai wacana pengambilalihan tersebut seharusnya dijalankan dengan adil. Mengingat, rumah dinas DPR merupakan hak melekat bagi anggota DPR. Informasi yang beredar, wacana itu muncul lantaran banyak rumah dinas DPR yang tidak dihuni.

[Gambas:Video CNN]