Sri Mulyani Ungkap Alasan Gandeng BI Beli Surat Utang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah kembali berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) dalam membiayai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Rencananya, BI akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp439 triliun, terdiri dari Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

Sri Mulyani mengatakan kerja sama ini didasari bahwa Gubernur BI Perry Warjiyo melihat pemerintah menghadapi tantangan fiskal dari dua sisi pada tahun ini. Satu sisi, pemerintah harus menyehatkan kondisi APBN, namun di sisi lain kasus covid-19 semakin meningkat.

"Satu sisi tantangan pemerintah menurunkan defisit, namun kondisi covid-19 bukan berhenti bahkan meningkat. Ancaman pada publik bukannya turun tapi makin meningkat. Tapi kita tahu APBN harus segera disehatkan kembali," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/8).

Pertimbangan lainnya, pemerintah telah memaksimalkan semua instrumen fiskal untuk penanganan pandemi. Bahkan, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran hingga empat kali tahun ini.

Namun, kata dia, apabila pemerintah terus mengarahkan sumber daya fiskal itu pada penanganan pandemi, maka dikhawatirkan bisa melemahkan fondasi ekonomi.

"Kalau kita terus menerus hanya gunakan untuk kesehatan dan perlindungan sosial, berarti semuanya tertunda, sehingga ini makin melemahkan fondasi ekonomi Indonesia dan tidak mungkin akan segera bangkit lagi. Ini adalah suatu judgement strategi pak Gubernur BI," imbuhnya.

Selain itu, ia mengungkapkan tanpa bantuan bank sentral pemerintah akan menanggung beban pembayaran bunga utang lebih besar ke depannya. Lewat burden sharing, asumsinya pemerintah bisa menekan belanja pembayaran bunga terhadap PDB di rentang 2,21 persen hingga 2,2 persen dalam kurun waktu 2021-2025.

"Apabila tidak ada SKB III, pemerintah akan mengalami tekanan pada penerimaan negara. Lalu kenaikan belanja bunga juga bisa 2 persen hingga 2,49 persen pada tahun depan," katanya.

Namun, ia menegaskan pemerintah tidak mengalami kesulitan penarikan utang sehingga harus meminta bantuan BI. Menurutnya, kerja sama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III ini terjadi karena bank sentral merasa terpanggil untuk membantu pemerintah. Hal ini berbeda dengan latar belakang pelaksanaan SKB I dan SKB II yang telah digagas dua belah pihak.

"Apakah dalam hal ini pemerintah ada kesulitan tarik utang? Sama sekali tidak untuk kesulitan menarik utang baik dari market, domestik dan global maupun dari bilateral dan multilateral," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]