Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menerapkan program vaksinasi covid-19 mandiri atau berbayar tahun depan. Skema ini diberikan untuk golongan masyarakat mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program vaksinasi berbayar dilakukan demi mengejar target kekebalan komunal (herd immunity). Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat tahun depan.
Alhasil, masyarakat akan memiliki dua opsi untuk mendapatkan vaksin covid-19 pada 2022, yakni gratis atau berbayar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai oleh APBN. Juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," ungkap Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I 2021-2022, Selasa (24/8).
Namun, Sri Mulyani belum menjelaskan secara detail bagaimana skema pendistribusian dan harga yang ditetapkan untuk vaksin berbayar tersebut. Hal yang pasti, program vaksin berbayar akan melibatkan BPJS Kesehatan.
"Nanti mekanismenya akan dibahas antara Pak Menteri Kesehatan dengan BPJS Kesehatan karena nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kami akan diskusi dengan Pak Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani dalam kesempatan berbeda.
Vaksin berbayar sebenarnya bukan wacana baru. Pemerintah sebelumnya ingin mengimplementasikan vaksin berbayar tahun ini.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Vaksin berbayar akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia.
Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Namun, tak lama setelah wacana itu muncul, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program vaksin berbayar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat wacana pemerintah yang akan menerapkan vaksin berbayar tahun depan adalah keputusan yang salah. Menurutnya, hal ini justru kemunduran bagi proses vaksinasi massal yang sedang dilakukan pemerintah.
"Salah satu alasannya keterbatasan vaksin yang menyebabkan sebagian besar warga masih kesulitan mendapatkan suntikan vaksin," ungkap Nailul kepada CNNIndonesia.com.
Dengan vaksinasi berbayar, masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksin akan dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, menunggu vaksin gratis yang tak jelas kapan tersedia.
Kedua, membayar sejumlah uang untuk mendapatkan vaksin berbayar. Menurut Nailul, masyarakat yang tak terdampak pandemi covid-19 atau mereka yang mampu tentu akan memilih opsi kedua agar cepat mendapatkan vaksin.
"Namun, bagi masyarakat yang terdampak, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pendapatan maka akan kesulitan mengakses pilihan nomor dua," kata Nailul.
Akhirnya, masyarakat yang terdampak pandemi atau kelompok menengah ke bawah terpaksa memilih opsi satu. Namun, ada risiko terpapar covid-19 jika terlalu lama menunggu giliran vaksin.
Sementara, Nailul berpendapat praktik vaksin berbayar berpotensi menimbulkan penyimpangan moral (moral hazard). Pasalnya, pihak yang mendistribusikan vaksin berbayar akan meraup keuntungan besar.
Pemerintah memang belum menjelaskan secara gamblang pihak mana yang akan menyediakan stok vaksin berbayar. Berkaca pada rencana sebelumnya, pemerintah melibatkan BUMN yakni Kimia Farma untuk mendistribusikan vaksin berbayar.
"Alih-alih mendukung program vaksinasi pemerintah dengan memberikan vaksin gratis, mereka justru mengambil keuntungan. Kimia Farma kan memiliki cabang yang relatif banyak di Indonesia," kata Nailul.
Tak ayal, ia berpendapat lebih baik program vaksinasi semua gratis seperti sekarang. Pemerintah, kata Nailul, seharusnya fokus menambah stok vaksin.
"Jadi orang kaya dan miskin sama-sama mendapatkan vaksin gratis dengan sama-sama antre dengan sistem yang harus diperbaiki stoknya," jelas Nailul.
Pemerintah sebaiknya mengevaluasi pelaksanaan vaksin gratis saat ini untuk menekan ketimpangan. Cek ulasan pada halaman berikutnya.
Evaluasi Vaksin Gratis
Ekonom meminta pemerintah untuk mengevaluasi program vaksinasi gratis yang masih berjalan. Ilustrasi. (AP/Ng Han Guan).
Evaluasi Vaksin Gratis
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal meminta pemerintah untuk mengevaluasi terlebih dahulu realisasi program vaksinasi covid-19 gratis selama ini. Pemerintah perlu mengecek lagi apakah distribusi sudah merata hingga ke berbagai daerah atau hanya terpusat di ibu kota.
Lalu, apakah masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah masih kesulitan mendapatkan vaksin gratis di dekat tempat tinggalnya. Jika jawabannya iya, maka wacana vaksin berbayar harus disetop.
"Kalau vaksinasi sudah terpenuhi untuk semua golongan khususnya menengah ke bawah, maka vaksin berbayar masih oke. Tapi kalau sebagian besar masyarakat menengah ke bawah belum tervaksinasi, maka vaksin berbayar tak tepat," papar Faisal.
Data Kementerian Kesehatan RI mencatat sebanyak 90.270.274 dosis vaksin covid-19 telah disuntikkan per 23 Agustus 2021. Sementara, pemerintah telah menerima 130 juta dosis vaksin covid-19 per 23 Agustus 2021.
Dari 130 juta dosis tersebut, sebanyak 116 juta dosis vaksin sudah berada di daerah. Kemudian, 8,1 juta dosis vaksin masih dalam perjalanan.
Lalu, sebanyak 5,3 juta dosis vaksin berada di pemerintah pusat. vaksin tersebut sedang melalui tahap pengemasan.
Faisal mengingatkan pemerintah untuk menomorsatukan distribusi di daerah ketimbang sibuk mengurus program vaksin berbayar. Jangan sampai, warga di daerah sudah mau divaksin, tapi pasokannya tak ada.
"Banyak masyarakat tidak dapat vaksin itu bukan karena tidak mau, tapi tidak tersedia. Daerah itu terbatas pasokannya, itu dulu diprioritaskan, dipastikan masalah tak terjadi," tegas Faisal.
Jika mayoritas masyarakat kelas menengah bawah sudah divaksinasi dan distribusi di daerah sudah merata, maka tak masalah pemerintah menyelenggarakan program vaksin berbayar.
Namun, Faisal mengingatkan pemerintah agar menjelaskan secara rinci mengenai skema distribusi vaksin berbayar. Selain itu, jenis vaksin yang digunakan untuk program berbayar sebaiknya tak sama dengan yang gratis.
"Jenisnya harus beda, jangan sama. Itu dari sisi suplai," imbuh Faisal.
Jenis vaksin harus berbeda antara yang berbayar dan gratis agar pasokan untuk masing-masing program tak terganggu. Faisal juga mengingatkan pemerintah agar tak mematok harga tinggi-tinggi untuk vaksin berbayar.
Menurut Faisal, jika vaksinasi berbayar dilakukan lewat BUMN seperti rencana sebelumnya, sebaiknya masuk dalam program corporate social responsibility (CSR) agar tak murni mengharapkan keuntungan 100 persen.
"Karena BUMN terutama yang bergerak di farmasi keuntungannya sudah banyak karena pandemi, harga obat dan lain-lain margin besar di situ," tutup Faisal.
[Gambas:Video CNN]
