Jokowi Diramal Wariskan Utang Rp9.800 T di Akhir Jabatan

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan stok (outstanding) utang pemerintah bakal melonjak ke Rp9.800 triliun pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Oktober 2024.

Sebagai catatan, utang pemerintah per akhir Juni 2021 mencapai Rp6.554,56 triliun. Angkanya melonjak dibandingkan posisi awal pandemi covid-19, per Maret 2020, yang berkisar Rp5.192 triliun.

"Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp102,2 triliun, melonjak 3 kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014-Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp35,2 triliun," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulis, dikutip Jum'at (27/08).

Yusuf mengungkapkan, pada periode pertama Presiden Jokowi, stok utang pemerintah bertambah Rp2.155 triliun. Lalu, pada periode ke-2 , stok utang pemerintah diprediksi naik Rp5.043 triliun.

"Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke-2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah 'hanya' bertambah Rp999 triliun," terang Yusuf.

Yusuf menilai melonjaknya beban utang berakar dari rendahnya penerimaan perpajakan. Hal itu tercermin dari rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia yang terus menyusut dari kisaran 11,4 persen dari PDB pada 2012 ke kisaran 8,2 persen pada 2020.

"Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan melonjak drastis, dari kisaran 250 persen pada 2015 menjadi kisaran 475 persen pada 2020, jauh di atas batas aman 90-150 persen," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Yusuf, belanja terikat yang berada di kisaran 11 persen dari PDB mengindikasikan inefisiensi sektor publik yang massif.

"Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah," ujarnya.

Tak ayal, Yusuf menaksir kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan. IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6 persen dari PDB.

"Namun di saat yang sama, stok utang terhadap PDB meningkat sangat drastis, menembus 50 persen dari PDB pada 2024. Dengan kata lain, berpotensi terbenam semakin jauh dalam jebakan lingkaran utang," jelasnya.

Ia juga menyorot pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif. Dalam hal ini, utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang.

Kemudian, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, akan mampu mengembalikan pokok utang dan sekaligus menutup beban bunganya.

Kendati demikian, kegagalan mendorong pertumbuhan dan menarik pajak darinya, harus dibayar dengan mahal yaitu berutang kembali.

"Kegagalan pemerintah menanggulangi pandemi semakin memperparah lingkaran jebakan utang ini," ucap Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan bertambahnya utang baru berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang.

Sebelum pandemi, pada 2019, cicilan pokok dan bunga utang menembus Rp800 triliun. Pada 2021, angka ini diperkirakan telah menembus Rp1.000 triliun.

"Strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo, membuat pengelolaan utang hanya sekedar gali lubang tutup lubang," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]