Lippo Karawaci Bantah Aset Disita Tersangkut BLBI

PT Lippo Karawaci Tbk membantah pemerintah menyita aset berupa tanah seluas 25 hektare (ha) oleh pemerintah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Corporate Communications Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati mengatakan lahan yang disebut oleh pemerintah sebenarnya sudah dikuasai oleh negara secara hukum sejak 2001 lalu. Dengan demikian, lahan itu sudah bukan milik Lippo Karawaci.

"Kepemilikan lahan oleh pemerintah sejak 2011 terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambilalih oleh pemerintah pada September 1997. Pada krisis moneter saat itu," kata Danang dalam keterangan resmi, Jumat (27/8).

Namun, Danang menegaskan tak ada satu pun perusahaan yang masuk dalam Grup Lippo, termasuk Bank Lippo sendiri meminta atau mendapatkan dana BLBI.

"Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun dana BLBI," jelas Danang.

Diketahui, pemerintah telah menyita 49 bidang tanah eks BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi. Tanah itu berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci.

Salah satu tanah yang disita adalah milik PT Lippo Karawaci Tbk. Luas tanahnya 25 ha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan keterangan dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bahwa harga tanah di Karawaci sekitar Rp20 juta per meter.

Itu artinya, negara berpotensi meraup dana segar lebih dari Rp1 triliun jika tanah di Karawaci dijual.

"Aset yang berada di Karawaci 25 ha, menurut Pak Bupati sekarang per meter Rp20 juta ya pak, jadi pasti 25 ha nilainya triliunan," tandas Ani, sapaan akrabnya.

[Gambas:Video CNN]