Nailul mengingatkan pemerintah untuk menjaga sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni daya beli masyarakat. Caranya, menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menengah ke bawah.
Bansos dibutuhkan agar masyarakat menengah bawah mampu bertahan hidup. Dengan bansos, mereka bisa tetap belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Cara untuk menjaga daya beli bisa melalui pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak baik melalui bantuan langsung ataupun skema lainnya," terang Nailul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan pemerintah harus menambah bansos, khususnya bantuan kepada pelaku usaha mikro. Minimal, jumlah bantuannya ditambah menjadi seperti tahun lalu, yakni Rp2,4 juta.
"Itu mereka benar-benar perlu diberikan bantuan secara langsung. Tahun ini kan mereka dikurangi jumlah dana per penerima, namun sebaran cuma tambah sedikit dari tahun lalu," ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah masih memiliki celah fiskal untuk menambah dana bansos kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya, dengan menggeser anggaran infrastruktur yang sebesar Rp417,4 triliun.
"Infrastruktur disetop dulu lah untuk sementara, terutama infrastruktur untuk ibu kota negara baru," ucap Nailul.
Diketahui, pemerintah menurunkan bantuan untuk pelaku usaha mikro dari Rp2,4 juta menjadi Rp1,2 juta. Bantuan itu akan dicairkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro.
Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bantuan kepada pelaku usaha mikro sudah dicairkan untuk 11,84 juta orang per akhir Agustus 2021. Jumlah dana yang digelontorkan sekitar Rp14 triliun.
Bantuan untuk pelaku usaha mikro masuk dalam salah satu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp744,75 triliun untuk PEN tahun ini.
Dana itu digunakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp187,84 triliun, kesehatan Rp214,95 triliun, UMKM dan korporasi Rp171,77 triliun, program prioritas Rp117,94 triliun, dan insentif usaha Rp62,83 triliun.