Sri Mulyani Tak Mau BLT PKL dan Warteg 'Dipotek'

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti agar para PKL dan pengusaha warteg menerima bantuan tunai (BLT) secara utuh dan tidak berkurang sepeser pun. Ia mengeluarkan peringatan setelah meninjau uji coba penyaluran BLT PKL di Medan, Sumatra Utara pada Kamis (9/9).

"Kami berharap uangnya dapat diterima masyarakat utuh tanpa berkurang satu rupiah pun," kata Ani, akrab sapaannya, mengingatkan lewat konferensi pers daring.

Pada kesempatan sama, Ani menyebut program bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dipastikan sistem penyaluran berjalan lancar. Sayangnya, ia tak menyampaikan kapan program akan secara resmi diluncurkan.

Nantinya, secara total bantuan akan diberikan kepada 1 juta penerima senilai Rp1,2 juta per pelaku usaha. Sehingga, dia menganggarkan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk BLT ini.

Penyaluran dana akan BLT akan dipecah kepada TNI dan Polri, sehingga masing-masing instansi akan mengelola Rp600 miliar.

"Rp600 miliar kami sampaikan untuk TNI dan Rp600 miliar untuk Polri untuk diteruskan ke masyarakat, terutama PKL jadi ini dananya Rp1,2 triliun," imbuhnya.

Ani kemudian menjelaskan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk aparat TNI/Polri menyalurkan bantuan tunai (BLT) kepada PKL dan warteg guna menghindari ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha di wilayah PPKM level 4.

Ani mengatakan Jokowi berharap cekcok dan ketegangan yang sempat terjadi pada pembubaran PKL masa PPKM Darurat lalu bisa dihindari bila penutupan disertai penyaluran BLT.

"Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kita meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan," terang Ani.