BPJS Kesehatan Mulai Terapkan Kelas Standar Tahun Depan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 27/09/2021 15:50 WIB
BPJS Kesehatan akan menghapus sistem kelas 1-3 dan menerapkan kelas standar pada 2022. BPJS Kesehatan akan menghapus sistem kelas 1-3 dan menerapkan kelas standar pada 2022. (ANTARA FOTO/OLHA MULALINDA).
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan layanan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 akan diganti menjadi kelas standar pada 2022.

"Jadi ke depan, di RS akan ada dua kelas, yaitu kelas JKN untuk peserta JKN dan non-JKN untuk peserta umum atau peserta JKN yang ingin naik kelas perawatan," ungkap Anggota DJSN Muttaqien kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/9).

Bersamaan dengan penetapan kelas standar ini, nantinya BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan RS untuk menentukan kriteria atau indikator dalam penentuan standar tersebut. Kriteria ini untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang lebih optimal tanpa ada perbedaan, sehingga pasien JKN akan dilayani dengan lebih baik.


Dengan begitu, penetapan kelas standar ini diharapkan bisa memperbaiki ekosistem JKN yang lebih berkualitas kepada masyarakat. 

Ia juga memastikan penetapan kelas standar ini bukan berarti layanan yang diberikan hanya berupa standar terendah atau minimal.

"Kelas standar ini jangan diartikan dalam istilah kelas minimal, tapi adalah standardisasi untuk kelas rawat inap JKN," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan besaran iuran untuk masing-masing kelas standar ini belum bisa disampaikan ke publik. Sebab, masih dalam difinalisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam dan hati-hati bersama Kementerian Kesehatan.

Misalnya, memperhatikan besaran inflasi pengeluaran masyarakat, besaran biaya kebutuhan jaminan kesehatan, hingga tingkat kemampuan membayar dari para peserta iuran.

"Iuran tentu akan memperhitungkan iuran ini dengan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku," tuturnya.

Selain itu, besaran iuran juga akan didiskusikan dengan kementerian/lembaga lain hingga para ahli dan aktuaris. Bila sudah ada angka final untuk iuran, maka selanjutnya akan diusulkan DJSN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan turut memberitahu Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Setelah itu, akan dilakukan harmonisasi regulasi, uji publik, sosialisasi dan edukasi, hingga uji coba. Sayangnya, ia belum bisa memberi target kapan sekiranya berbagai rangkaian penetapan iuran ini akan dilakukan dan final.

Muttaqien mengatakan perubahan layanan kelas ini sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut beleid tersebut, sambungnya, peserta membutuhkan rawat inap di RS berdasarkan kelas standar.

Sementara Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan perusahaan belum tahu menahu soal perubahan tersebut. Namun, akan siap menjalankan bila ada kebijakan final dari DJSN dan pemerintah.

"Kami tentu akan menjalankan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK