Erick Thohir, Korupsi BUMN dan Kewajiban Bawa ke Ranah Hukum

Dari segi potensi, Abra mengatakan celah korupsi di BUMN terbuka lebar. Misalnya, pembengkakan biaya dari proyek yang dilakukan perusahaan.

"Itu kan lucu. Harusnya awal rencana ada estimasi, risiko-risiko yang harus diantisipasi, pembengkakan biaya," kata Abra.

Oleh karena itu, perlu audit untuk meneliti setiap kasus di BUMN. Dari audit itu akan menunjukkan apakah pembengkakan biaya atau kerugian terjadi karena tindakan korupsi atau murni situasi bisnis.

"Kalau ternyata proyek mengalami kerugian ya harus dibuktikan apakah diakibatkan praktik korupsi atau memang itu bagian dari risiko bisnis," ujar Abra.

Sementara, Peneliti BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto mengatakan setiap aksi korporasi yang dilakukan di BUMN yang membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) besar pasti butuh persetujuan pemegang saham. Hal ini berarti Kementerian BUMN sebagai pemegang saham selalu tahu rencana perusahaan pelat merah.

"Artinya proses due diligence dilakukan berlapis. Di internal perusahaan dan juga persetujuan dari Kementerian BUMN," kata Toto.

Jika ada kerugian atau pembengkakan biaya dari proyek yang dilakukan BUMN, maka perlu ada investigasi yang cepat. Lalu, bila biaya bengkak atau kerugian cukup signifikan, artinya ada masalah dalam pengelolaan proyek.

"Masalah itu bisa salah satunya terjadi karena penggelembungan nilai proyek," terang Toto.

Menurutnya, perlu ada pengawasan yang ketat untuk setiap proyek, khususnya yang memakan dana dari pos belanja modal cukup besar. Pengawasan ini harus dilakukan oleh internal perusahaan dan Kementerian BUMN.

"Apabila Kementerian BUMN kesulitan sumber daya manusia, maka mereka bisa minta asistensi BPKP untuk memonitoring pekerjaan tersebut," jelas Toto.

Jika ditemukan dugaan korupsi dari hasil monitoring, Kementerian BUMN harus segera melaporkan ke pihak berwenang. Hal ini untuk memperlihatkan ke manajemen perusahaan pelat merah bahwa penegakan hukum benar-benar dilakukan di lingkungan BUMN.

"Investigasi dan audit yang transparan akan membuat clear akar masalah yang terjadi," pungkas Toto.