Bogor Minta Jadi Hub Aglomerasi Ekspor ke Negara Tujuan RCEP

Pemerintah Kota Bogor berharap bisa menjadi hub di wilayah aglomerasi Jabodetabek dalam kegiatan ekspor produk lokal ke negara-negara mitra dagang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

Keinginan ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemkot Bogor Syarifah Sofiah secara langsung kepada Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat acara sosialisasi RCEP di Kota Bogor pada Selasa (5/10).

"Jadi siapa tahu Kota Bogor bisa menjadi hubnya Pak, karena ada beberapa produk Kota Bogor yang sudah ekspor saat ini dan kami harap kami bisa manfaatkan RCEP ini," ungkap Syarifah.

Selain karena punya produk lokal yang sudah diekspor, menurutnya, Kota Bogor bisa menjadi hub aglomerasi ekspor karena tengah mengembangkan proyek smart city dan science city. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang tengah digagas di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penelitian ini, katanya, mungkin bisa menjadi pengembangan bagi produk lokal yang akan masuk pasar ekspor di RCEP. Alasan lain, sambungnya, Pemkot Bogor tidak bisa sendirian bernegosiasi dengan negara-negara mitra dagang di RCEP, sehingga perlu bantuan pemerintah daerah lain di wilayah aglomerasi.

"Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri dengan ketidakmampuan negosiasi secara internasional, kita menjadi orang yang kalah," imbuhnya.

Kendati begitu, permintaan ini belum mendapat tanggapan dari Wamendag Jerry. Pada kesempatan yang sama, ia hanya mengajak para pengusaha dan pedagang di Kota Bogor untuk segera memanfaatkan fasilitas ekspor ke negara-negara tujuan sesuai perjanjian RCEP.

Yakni, 10 negara Asia Tenggara (ASEAN) dan lima negara non-ASEAN. Terdiri dari Australia, Selandia Baru, China, Jepang, dan Korea Selatan.

"Karena ada pos tarif masuk ke negara ASEAN yang ada di RCEP, ada tarif yang dihilangkan, yang zero. Artinya, efisiensi bagi pengusaha, pedagang, stakeholders, itu sekitar 10 ribu produk Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Ini suatu yang tidak boleh disia-siakan," kata Jerry.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan RCEP merupakan pasar dagang terbesar kedua di dunia. Perjanjian ini memiliki pangsa pasar 2,3 miliar penduduk atau 29,6 persen dari total populasi dunia mencapai 7,9 miliar.

Sementara dari sisi nilai perdagangan, aktivitas dagang di RCEP setara 27,4 persen perdagangan dunia dan 29,8 persen investasi global. Sedangkan secara produk domestik bruto (PDB), RCEP memegang porsi 30,2 persen dari PDB dunia.

"Ini bukan angka yang sedikit dan harus kita utilisasi," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR Tommy Kurniawan memberi catatan kepada Jerry agar pemerintah segera menyelesaikan pembahasan peta jalan digitalisasi Indonesia sebelum RCEP diimplementasikan pada 1 Januari 2022. Apalagi, pembahasan ini sudah dilakukan antara pemerintah dan DPR dalam beberapa kali.

"Saya kira itu harus segera diselesaikan, karena khawatirnya saya ketika nanti RCEP ini diimplementasikan, kemudian ekonomi digital akan di kedepankan karena kita masih pandemi, tentunya ini bisa menjadi suatu hal yang baik karena roadmapnya sudah kita selesaikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]