Penjualan Tanah di China Anjlok hingga Rp18,47 Kuadriliun

Permintaan lelang tanah perkotaan China turun akibat tindakan keras pemerintah terhadap pengembang swasta. Tindakan keras ini membuat pemerintah daerah ketar-ketir mencari sumber pendapatan lain.

Penjualan tanah di China anjlok hingga 8,4 triliun yuan atau setara Rp18,47 kuadriliun (asumsi kurs Rp2.199 per yuan) pada 2020. Angka ini setara dengan produk domestik bruto (PDB) Australia.

Dilansir dari Reuters, nilai penjualan tanah nasional tiba-tiba turun 17,5 persen pada Agustus 2021. Penurunan ini memaksa pemerintah daerah untuk memotong pengeluaran dan investasi.

"Secara umum, proporsi pendapatan penjualan tanah untuk pemerintah daerah di China cukup besar di atas 20 persen. Jadi jika penjualan tanah menurun atau pertumbuhannya melambat, pengeluaran pemerintah daerah akan mengalami tekanan," kata Betty Wang dikutip dari Reuters, Kamis (7/10).

Padahal pemerintah daerah China rata-rata memanfaatkan seperlima penjualan tanah untuk pendapatan daerah. Banyak ekonom telah menurunkan perkiraan pertumbuhan PDB China pada tahun ini.

Pasalnya, pasar properti yang stagnan dan risiko penularan dari raksasa properti China, Evergrande.

Beberapa pemerintah daerah mulai terdorong untuk melakukan cara lain. Seperti menerbitkan lebih banyak obligasi dan meningkatkan kewajiban utang mereka.

Para analis memperkirakan pemerintah daerah di China mungkin mempercepat rencana untuk menerapkan pajak properti yang kontroversial.

China telah mempertimbangkan pajak properti nasional selama lebih dari satu dekade tetapi menghadapi perlawanan dari para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sendiri. Pasalnya, mereka khawatir penerapan pajak akan mengikis nilai properti atau memicu aksi jual pasar.

[Gambas:Video CNN]