BPJS Kesehatan Siap Hadapi Tantangan Digitalisasi JKN-KIS

Pandemi Covid-19 yang menuntut adaptasi total di seluruh aspek kehidupan membuat BPJS Kesehatan memanfaatkan digitalisasi demi menjaga optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, digitalisasi tak dapat dielakkan lagi. Pihaknya pun selalu mendorong penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

"Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan di antaranya ketersediaan akses jaringan komunikasi data, sarana dan prasarana, dan tentu bagaimana efektivitas dan mutu atas layanan yang diberikan. Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk menjawab tantangan tersebut," kata Ghufron dalam Pertemuan Nasional Fsilitas Kesehatan 2021 pada Kamis (14/10).

Layanan digital yang diterapkan itu dipastikan akan berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas biaya, karena proses bisnis yang menjadi lebih sederhana. BPJS Kesehatan sendiri telah mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto berharap agar berbagai inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan pihaknya bisa berdampak pada kualitas layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya dan perilaku masyarakat.

Menurut Yurianto, digitalisasi bukan barang baru. Namun akibat pandemi, kini menjadi keharusan. Adapun tantangan yang dihadapi bukan hanya dari sisi infrastruktur, melainkan juga agar dapat menyentuh perubahan perilaku dan budaya untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi itu.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjelaskan, tantangan layanan secara digitalisasi harus didukung oleh kualitas pengelolaan data. Validasi data yang dibentuk bagi pengelola layanan digital ditegaskan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan berkualitas.

"Dengan begitu manfaat dari digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas layanan. Lebih jauh, dengan kualitas data yang mumpuni akan membentuk Big Data yang berkualitas dan membantu Pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ke depannya," kata Muhadjir.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh fasilitas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta asosiasi profesi secara daring ini, Direktur Mutu dan Akreditasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryani memaparkan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya demi menjawab tantangan digitalisasi bidang kesehatan di Indonesia.

Menurut Kalsum, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

"Isu ketahanan kesehatan di masa pandemi Covid 19 memang salah satu fokus Kementerian Kesehatan saat ini. Digitalisasi menjadi peluang untuk memutus rantai penularan virus, dari sisi pembiayaan juga lebih efektif. Ketersediaan regulasi salah satu tantangan dalam implementasi digitalisasi layanan kesehatan," katanya.

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menambahkan, pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur jaringan sampai ke pelosok Indonesia. Tidak hanya menunggu perusahaaan operator, namun juga berinisiatif dan telah menganggarkan pembangunan jaringan internet ke seluruh desa di Indonesia dengan target akhir 2022.

"Diharapkan upaya tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan jaringan internet seluruh fasilitas kesehatan. Kominfo bekerja keras menuntaskan isu infrastruktur ini. Namun kami mengimbau, bahwa pimpinan fasilitas kesehatan juga mulai membangun kultur digitalisasi ini di wilayahnya," kata Ismail.

Adapun sejumlah upaya digitalisasi BPJS Kesehatan adalah dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi artificial intelligence, antrean elektronik yang terkoneksi dengan aplikasi Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit.

Inovasi terbaru, adalah simplifikasi rujukan pelayanan hemodialisa, serta thalasemia di rumah sakit. Dari sisi administrasi klaim, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi), dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada).

Apresiasi Terhadap Faskes

Dalam pertemuan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menjunjung tinggi komitmen menjaga mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS, seperti di bawah ini.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Kategori Puskesmas
Puskesmas Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
Puskesmas Temon I, Kabupaten Kulon Progo
Puskesmas Plaju, Kota Palembang

Kategori Klinik Pratama
Klinik Citra Media 2, Kota Medan
Klinik Mercubaktijaya, Kota Padang
Klinik Amalia, Kabupaten Muara Enim

Kategori Dokter Praktik Perorangan
Dr. Mutiara Dian Puspita Rini, Kabupaten Kudus
Dr. Wiyogo, Kota Medan
Dr. Fauzul Wildan Suaidi, Kota Batu

Kategori Dokter Gigi
Drg. Suhodo, Kabupaten Temanggung
Drg. Anjar Ariansyah Sejati, Kota Jayapura
Drg. Juniati Bandaso, Kabupaten Toraja

Kategori RS D Pratama 
RSP Gerbang Sehat Mahalu, Kabupaten Mahakam Ulu
RSUD Pratama Reda Bolo - Kabupaten Sumba Baray Daya
RSUD Pratama Kabupaten Nias Utara, Kabutapen Nias Utara

Rumah Sakit 

Kategori RS Tipe A 
RSU Bhayangkara Tingkat I R Said Sukanto, DKI Jakarta
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
RS Jiwa Tampan, Pekanbaru

Kategori RS Tipe B 
RSUD Kabupaten Jombang, Jawa Timur
RSUD Budhi Asih, DKI Jakarta
RSUD Dr. Rubini Mempawah, Kalimantan Barat

Kategori RS Tipe C 
RSU Pamanukan Medical Center, Jawa Barat
RSU Islam Kustati, Jawa Tengah
RSUD Dr. Rubini Mempawah, Kalimantan Barat

Kategori RS Tipe D 
RS Islam Aisyiyah Nganjuk, Jawa Timur
RS PKU Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah
RSU Permata Blora, Jawa Tengah

Kategori Khusus
Kategori Presentasi Terbaik - RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
Kategori Kerjasama Terbaru - RS Provita Jayapura