Bantah Faisal Basri, ESDM Jamin Ekspor Bijih Nikel Tak Bocor ke China

Kementerian ESDM mengklaim Indonesia tidak kecolongan soal dugaan kebocoran ekspor bijih nikel dan konsentrat ke China seperti kabar yang sempat beredar di publik. Kepastian ini didapat usai kementerian bertemu dengan kementerian/lembaga terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di China.

"Tidak ada kecolongan per status hari ini," ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat konferensi pers virtual, Selasa (26/10).

Ridwan menjelaskan pertemuan itu dilangsungkan karena merupakan arahan langsung dari Menteri ESDM Arifin Tasrif usai kabar dugaan kebocoran beredar. Namun rupanya, sambung Ridwan, tidak ditemukan data kebocoran tersebut.

"Dari rapat yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait serta KBRI, tidak ada satu pun kementerian yang mengkonfirmasi adanya impor bijih nikel dari Indonesia di China," katanya.

Kendati begitu, saat ini kementerian masih mengonfirmasi ulang informasi tersebut ke Bea Cukai China. Sebab, kabar yang beredar sebelumnya menyatakan hanya pihak Bea Cukai China yang mencatat nilai ekspor bijih nikel tersebut.

"Dalam sistem di China, bijih nikel dan konsentrat itu HS number-nya sama, sehingga belum pasti apa yang diimpor itu, apakah bijih nikel atau konsentrat, ini sedang kami klarifikasi atau konfirmasi dengan Bea Cukai China melalui KBRI di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia mencatat memang ada ekspor bijih nikel sebanyak 3,6 ton pada 2020. Sementara pada tahun ini ada sekitar 1 ton.

Namun, hal ini bukan ekspor komersial, melainkan pengiriman sampel. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan tidak ada ekspor tersebut.

Sementara dugaan kebocoran ekspor bijih nikel dari tanah air ke negeri tirai bambu muncul dari temuan Ekonom Senior Faisal Basri. Ia mengatakan dari data Bea Cukai China ada ekspor bijih nikel sebanyak 3,4 juta ton.

"GCAC pada 2020 mencatat masih ada 3,4 juta ton impor dari Indonesia dengan nilai jauh lebih tinggi dari 2014, yakni US$193,6 juta atau Rp2,8 triliun, lebih tinggi dari 2019," papar Faisal.

Menurutnya, kebocoran ini memberikan kerugian ratusan triliun bagi Indonesia. Sebab, kebocoran bukan terjadi kali ini saja, melainkan sudah lima tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]