AIIB Proyeksi Pendanaan Iklim Capai Rp705 T Sampai 2030

Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) memperkirakan pendanaan iklim dari lembaganya mencapai U$50 miliar atau Rp705 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dolar AS) hingga 2030 mendatang. Pendanaan ini sejalan dengan tujuan perjanjian Paris pada 1 Juli 2023.

Presiden dan Ketua Dewan Direktur AIIB Jin Liquin mengatakan jumlah ini merepresentasikan peningkatan sebesar empat kali lipat pada komitmen pendanaan iklim tahunan sejak 2019.

"Kami berfokus kepada investasi untuk masa depan dalam pengembangan negara-negara anggotanya. Artinya pengembangan infrastruktur yang kami buat harus mempromosikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Liquin, dilansir dari Antara, Selasa (26/10).

Lihat Juga : OJK Klaim Tak Ada Lagi 'Bank Kecil' Bermodal Rp1 T pada 2021

Liquin mengatakan pendanaan iklim saat ini sebesar 40 persen dari total yang digelontorkan AIIB hingga sekarang. AIIB menargetkan porsi pendanaan iklim dapat mencapai 50 persen.

Saat ini, kata Liquin, AIIB fokus untuk meningkatkan investasi pada adaptasi dan ketahanan bagi anggota berpenghasilan rendah. Lalu, AIIB juga akan mendorong teknologi baru untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.

Menurut Liquin, komitmen investasi yang berhubungan dengan perjanjian Paris akan berlaku untuk seluruh proyek, baik yang dijamin pemerintah maupun tidak. Hal ini juga berlaku untuk investasi yang dilakukan melalui perantara pendanaan.

Sementara, AIIB sedang menguji mekanisme untuk memastikan bahwa semua proyek memenuhi syarat rendah karbon dan ketahanan iklim. Hal ini sesuai dengan poin-poin dalam perjanjian Paris.

Pendekatan ini, tambah Liquin, berdasarkan standar dan kerangka kerja internasional yang tengah dikembangkan melalui kolaborasi dengan bank pembangunan multilateral lain.

"Dengan demikian ini merupakan indikasi jelas komitmen kami untuk membangun infrastruktur tetapi di saat bersamaan menjaga iklim dan mengurangi dampak perubahan iklim kepada ekonomi," ujarnya.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pembiayaan perubahan iklim merupakan langkah yang harus diambil semua negara, termasuk Indonesia.

Lihat Juga : ESDM Ungkap Harga Normal Pertalite di Atas Rp11 Ribu per Liter

"Namun, negara berkembang harus diberikan fleksibilitas dan tidak dipatok dengan standar yang sama dengan negara maju mengingat perbedaan kapasitas fiskal yang dimiliki", ujar Ani, sapaan akrabnya, selaku Dewan Gubernur AIIB pada sesi Diskusi Meja Bundar.

Indonesia sendiri merupakan negara terbesar kedua dalam penerima manfaat pendanaan dari AIIB, terutama dalam hal infrastruktur. Indonesia juga merupakan pemodal terbesar ke-8 dengan kontribusi 3,18 persen terhadap modal AIIB bersama china, India, dan Rusia.

Dalam 2 tahun terakhir, AIIB memfokuskan kegiatan investasinya ke arah respons terhadap pandemi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. AIIB mengalokasikan sebesar US$2,899 juta untuk Indonesia yang dibagi menjadi dana Covid-19 Crisis Recovery Facility(CRF) hingga April 2022 sebesar US$1,5 juta dan untuk infrastruktur sebesar US$1,4 juta.

Terkait program transisi energi, Indonesia sudah meluncurkan kemitraan dengan Bank Pengembangan Asia (Asian Development Bank) untuk melakukan studi terkait Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM)pada pertemuan United Nations Climate Change Conference (COP26).

Program ini akan memungkinkan penghentian PLTU batubara dan bergeser ke energi terbarukan. Tetapi untuk dapat mencakup seluruh PLTU, program ini akan membutuhkan investasi yang besar.

"Kami membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang tertarik, termasuk AIIB, untuk mereplikasi, meningkatkan, dan menyukseskan instrumen transisi energi ini", ujarnya.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan AIIB ke-6 diselenggarakan pada 26-28 Oktober 2021 secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab. Mengambil tema "Investing Today, Transforming Tomorrow", pertemuan ini dihadiri oleh 82 gubernur/pejabat setara maupun perwakilan negara AIIB.

[Gambas:Video CNN]