Satgas Serahkan Aset Obligor BLBI Rp2,5 M dan US$7,6 Juta ke Negara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah telah berhasil menagih sebagian aset kredit dari obligor BLBI senilai Rp2,45 miliar dan US$7,63 juta. Ia menyebut penagihan tersebut sudah masuk ke dalam kas negara.

Selain itu, pemerintah juga memblokir aset berupa 339 bidang tanah sebagai aset jaminan dan memblokir saham di 24 perusahaan pengemplang utang BLBI.

"Untuk aset properti ada pemblokiran 59 seritifkat tanah di berbagai daerah, ada balik nama atas nama pemerintah terhadap 335 sertifikat," bebernya pada konferensi pers daring, Rabu (27/10).

Lalu, Mahfud juga menyebut ada catatan perpanjangan hak pemerintah terhadap 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi. "Ini belum termasuk penguasaan fisik aset properti yang telah diumumkan sebelumnya," imbuh Mahfud.

Lebih lanjut, ia menjabarkan Satgas BLBI sudah pula menetapkan Status Penggunaan (PSP) aset BLBI kepada 7 Kementerian dan Lembaga, yaitu BNN, BNPT, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan BPS yang nilai keseluruhannya mencapai Rp791,17 miliar.

Ia menambahkan bahwa Satgas BLBI juga akan melakukan hibah aset properti BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor senilai Rp345,73 miliar.

Selain itu, Satgas BLBI sudah melakukan penguasaan fisik atas 97 bidang tanah seluas 5.320.148,97 meter persegi yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pemanggilan tahap pertama, Satgas BLBI telah memanggil 22 obligor dan debitur, Rincinya, dari 8 obligor yang dipanggil hanya 6 yang memenuhi panggilan baik secara langsung atau lewat kuasa hukum.

Adapun debitur yang sudah dipanggil sebanyak 14 yang semuanya hadir memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Mahfud menyebut sebagian obligor dan debitur mengakui dan menerima jumlah utangnya serta memiliki rencana pembayaran, sebagian lainnya mengakui sebagian jumlah utangnya, sebagian lainnya menolak mengakui dan tidak memiliki rencana pembayaran.