BPK Ungkap 8.961 Nakes Terima Kelebihan Insentif Gegara Data Ganda

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan terdapat 8.961 tenaga kesehatan (nakes) yang menerima kelebihan insentif dari pemerintah pusat.

"Terjadi duplikasi data penerima insentif dan data ini dijadikan dasar pembayaran insentif nakes sehingga terjadi pembayaran untuk 8.961 nakes," ujar Agung dalam konferensi pers, Senin (1/11).

Ia mengungkapkan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan program agar mencapai Disbursement Linked Indicator (DLI). Dana yang digunakan untuk memberikan insentif tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dari bank pembangunan luar negeri senilai US$500 juta.

Agung masih belum dapat membeberkan total kelebihan dana insentif yang ditransfer ke nakes sebab masih dalam tahap pemeriksaan. Namun, ia mengatakan rentang nilainya berkisar antara Rp178 ribu hingga Rp50 juta.

Kelebihan insentif nakes ini nantinya tidak akan ditarik kembali, melainkan akan dikompensasikan. Kompensasi tersebut nantinya dijadikan pembayaran insentif nakes pada periode berikutnya.

"Misalnya dia bayarnya kan sampai tanggal sekian, maka kompensasinya tidak akan ditarik. Tapi kompensasinya untuk pembayaran pada periode berikutnya," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim jumlah nakes yang menerima kelebihan insentif hanya berjumlah 1 persen dari total nakes yang menerima insentif dari pemerintah pusat.

"Nakes yang ada di rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN itu memang penganggaran insentif nakes nya ada di Kementerian Kesehatan," kata Budi saat konferensi pers, Senin (1/11).

Ia pun mengaku permasalahan ini disebabkan oleh data cleansing yang ada pada sistem Kementerian Kesehatan tidak bagus. Akibatnya, terjadi duplikasi pengiriman insentif nakes.

Budi mengatakan, dengan temuan ini, pihaknya akan memperbaiki sistem yang ada sehingga menjadi lebih baik lagi.