Sri Mulyani: Kami Butuh Dana Hentikan Penggunaan Batu Bara Lebih Awal

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia bisa menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara lebih cepat jika mendapat dukungan pendanaan dari internasional. Targetnya, penggunaan PLTU bisa dihentikan secara bertahap pada 2040.

"Kalau kami mau majukan sampai 2040, kami perlu dana untuk menghentikan penggunaan batu bara lebih awal dan untuk membangun kapasitas baru energi terbarukan," ungkap Ani, sapaan akrabnya, seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/11).

Tak hanya untuk menghentikan operasional PLTU, Ani mengatakan Indonesia perlu dukungan dari internasional untuk memastikan transisi energi dan pemenuhan konsumsi energi bagi masyarakat tetap terjaga. Khususnya, dampak transisi energi pada tarif listrik.

"Jika ini semua harus dibiayai dari uang para pembayar pajak kami, itu tidak akan berhasil. Dunia bertanya kepada kami, jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan dunia untuk membantu Indonesia. Presiden (Jokowi) selalu mengatakan 'Saya akan ambisius jika internasional juga sejalan dengan ambisi ini'," katanya.

Ani pun telah berhitung bahwa kebutuhan dana untuk menghentikan penggunaan PLTU batu bara dengan kapasitas mencapai 5,5 GW berkisar US$25 miliar sampai US$30 miliar atau setara Rp358,55 triliun hingga Rp430,26 triliun (kurs Rp14.342 per dolar AS). Kebutuhan dana ini untuk jangka waktu 8 tahun ke depan.

Hitung-hitungan lain, kebutuhan dana sementara untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan sekitar US$10 miliar sampai US$23 miliar atau setara Rp143,42 triliun hingga Rp329,86 triliun sampai 2030.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Ani mengatakan dukungan internasional ini bisa berasal dari kerja sama pendanaan secara bilateral dengan negara-negara maju maupun lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Apalagi, ADB saat ini tengah menyusun peta jalan percepatan penutupan PLTU batu bara di Asia, termasuk Indonesia.

Sebab, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Sementara konsumsi batu bara mencapai 65 persen dari total bauran energi nasional pada saat ini.

Tak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Selain itu, juga bisa berasal dari pendanaan swasta.