PUPR Kebut Pembangunan Bendungan Pamukkulu Rp1,6 T di Sulsel

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan rampung satu tahun lebih cepat dari target konstruksi awal yang ditetapkan.

Diketahui, mega proyek yang akan digarap di lahan seluas enam ribu hektare (Ha) ini akan menelan anggaran hingga Rp1,6 triliun. Kontrak pembangunan berakhir tahun ini dan telah diperpanjang.

"Meski (Kontrak pembangunannya) sudah diperpanjang hingga 2024, tapi saya tetap push. Saya minta 2023 sudah selesai. Jadi ada semangat percepatan di situ," kata Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Adenan Rasyid kepada wartawan di lokasi proyek, Rabu (10/11).

Ia menjelaskan proyek tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Khususnya, dalam sektor pertanian untuk membantu irigasi.

Kemudian, nantinya bendungan juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 4,3 MegaWatt (MW), pengendalian banjir, konservasi air hingga lokasi pariwisata.

"Irigasi eksisting kita ini kan ada enam ribuan hektare, dan itu IP-nya 150 artinya padi-palawija. Ada satu musim yang tidak bisa ngapa-ngapain karena kurang air. Dengan adanya Bendungan Pamukkulu ini kita naikkan IP nya jadi 250, yaitu padi-padi-palawija. Yang sebelumnya hanya padi-palawija," jelasnya.

Proyek tersebut diketahui telah dicanangkan sejak 2017 lalu. Namun demikian, kata dia, di awal pembangunan pihaknya memfokuskan diri untuk melakukan pembebasan tanah di lokasi.

Upaya tersebut kata Adenan, memakan waktu hingga 2 tahun. Meski demikian, hingga saat ini belum sepenuhnya upaya pembebasan lahan untuk proyek bendungan tersebut telah rampung.

Kementerian mencatat baru sekitar 40 persen tanah yang sudah dibebaskan pemerintah untuk proyek dan tak bersengketa. Sisanya, upaya pembebasan lahan masih dilakukan sembari proyek dilaksanakan.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyatakan bahwa percepatan pembangunan tersebut dapat dilakukan. Pasalnya, kata dia, pembangunan didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takallar.

"Komunikasi aktif dengan bupati dan wakil bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencari solusi bila ada permasalahan di lapangan," ucapnya.

Bendungan itu diketahui digarap oleh Kementerian PUPR di bagian hulu Sungai Pappa di Desa Ko'mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada dua paket pengerjaan yang dilakukan. Pertama, konstruksi senilai Rp 852,4 miliar oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga dengan skema kerja sama operasi (KSO).

Sedangkan paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah V dengan kontrak senilai Rp 811,4 miliar, termasuk PPN. Adapun konsultan supervisi bendungan yaitu KSO PT Indra Karya, PT Virama Karya, serta PT Bina Karya (Persero).