Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan total dana yang keluar untuk keperluan kesehatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat di luar negeri mencapai US$11,5 miliar atau setara Rp164 triliun (kurs Rp14.285 per dolar) per tahun.
"Sekitar 600 ribu sampai dengan 1 juta penduduk Indonesia yang mencari pengobatan ke luar negeri," kata Koordinator Fasyankes Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Andry Chandra dalam webinar Indonesia Sustainable Development Day 2021, Kamis (11/11).
Andry melanjutkan Malaysia menjadi negara tujuan favorit dengan jumlah 70 persen pengobatan luar negeri merujuk ke Negeri Jiran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Selain itu, China dan Thailand menjadi negara tujuan pengobatan kedua dan ketiga setelah Malaysia. Sebanyak 300 ribu orang berobat ke China dengan alasan penyakit komplikasi. Sementara sisanya berobat ke Thailand dengan alasan biayanya lebih kompetitif.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Kementerian Kesehatan akan mengembangkan sejumlah kebijakan, seperti memberikan pelayanan unggulan dan berteknologi tinggi, bekerja sama dengan institusi pendidikan, hingga mengakreditasikan rumah sakit utamanya tingkat internasional.
Kemudian, Kemenkes berkomitmen untuk bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit dunia dengan mengadakan program sister hospital.
"Ke depan kita akan mendorong kerja sama sister hospital dengan beberapa rumah sakit dan universitas ternama di luar negeri. Sehingga kita dapat mengadaptasi layanan kesehatan disana," ujarnya.
Sejumlah rumah sakit dan universitas sudah dibidik Kemenkes untuk menjalin kerja sama ini di antaranya Mayo Clinic di Minnesota yang berfokus pada penyakit ginjal dan hati.
Kemudian, MD Anderson Cancer Center di Texas yang berfokus pada penyakit kanker dan Boston Children Hospital untuk pelayanan ibu dan anak.
Namun demikian, Andry menegaskan pihaknya akan tetap membangun sejumlah fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab, hingga kini, masih terdapat 171 kecamatan yang masih belum memiliki puskesmas.
"Satu kecamatan minimal punya satu puskesmas itu harus terpenuhi. Kita punya 171 kecamatan belum punya puskesmas, terbanyak adalah di Papua," tutupnya.
Andry menjelaskan dalam lima tahun ke depan Kemenkes akan memfokuskan untuk membangun 171 puskesmas di daerah tersebut.
Daerah yang masih belum memiliki puskesmas di beberapa kecamatannya ialah Sumatera Utara dengan 2 unit, Kepulauan Riau 1 unit, Sumatera Selatan 4 unit, Kalimantan Utara 3 unit, Sulawesi Tengah 1 unit, Papua Barat 44 unit, dan Papua 116 unit.
Di lain sisi, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI terus mendukung pemerintah untuk membangun sejumlah fasilitas layanan kesehatan. SMI membantu menyalurkan pinjaman untuk pembangunan sejumlah rumah sakit di berbagai daerah.
Lihat Juga : |
Beberapa rumah sakit yang dibantu antara lain RSUD Kabupaten Konawe senilai Rp231,9 miliar, RSUD Sanjiwani senilai Rp150 miliar, dan RSUD Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp300 miliar.
Direktur SMI Darwin Trisnajaya Winata mengatakan pihaknya tidak hanya memberikan pendanaan melainkan juga memberikan pendampingan selama proses pembangunan.
"Kita tidak hanya mengeluarkan pembiayaan tapi juga melakukan pendampingan. Selain itu, kami juga mengajak sumber dana lain untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan hingga pelaksanaannya," ujarnya.