Jokowi Minta Startup Tak Tinggalkan Wong Cilik

Presiden Joko Wiodo (Jokowi) menilai perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) bakal menjadi tulang punggung ekonomi digital RI. Namun, ia berpesan agar startup tidak meninggalkan pelaku usaha mikro atau wong cilik.

Ia meminta platform digital untuk menggandeng pelaku usaha kecil untuk melapak di e-commerce agar mereka tak ketinggalan kereta.

"Sehingga, (usaha) yang kecil-kecil juga bisa menikmati transformasi ekonomi yang kita lakukan," ujar Jokowi pada pembukaan pertemuan tahunan BI 2021, Rabu (24/11).

Lihat Juga : Jokowi Restui Gelaran Event Besar Tahun Depan: Tapi Ingat, Prokes

Ia menuturkan saat ini RI punya 2.229 startup dan merupakan salah satu negara pencetak startup terbesar dunia. Karena itu, ia menyebut startup harus dikembangkan dengan serius.

Nilai ekonomi digital RI bahkan diprediksi mencapai US$124 miliar pada 2025 mendatang.

"Digitalisasi ekonomi ini penting sekali, kita punya 2.229 startup, kalau kita urus fokus dan bener ini akan jadi kekuatan ekonomi kita karena potensi ekonomi digital Indonesia sampai 2025 akan mencapai US$124 miliar," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Jokowi menyatakan keseriusannya menggarap startup. Tak tanggung-tanggung, ia memberi batas 2 tahun atau hingga 2023 kepada anak buahnya untuk menyiapkan peta jalan ekonomi digital di Indonesia.

Lihat Juga : Jokowi Kembali Sentil Pemda, Geram Simpanan Daerah Makin Naik

Jokowi menyebut dalam peta jalan harus disusun mengenai strategi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur untuk sektor ekonomi digital.

"Infrastruktur digital, pemerintah yang digital, bagaimana menyiapkan ekonomi digital, dan masyarakat digital seperti apa," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, butuh kerja keras untuk menyiapkan infrastruktur sistem ekonomi digital. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah fiber optik hingga satelit.

"Butuh infrastruktur untuk hilirnya, pusat data. Ini cepat-cepatan. Kalau tidak negara lain akan ambil. Indonesia hanya punya waktu dua tahun siapkan ini," kata Jokowi.

Ia mengakui selama ini regulasi selalu terlambat dibandingkan pengembangan ekonomi digital, khususnya financial technology (fintech).

"Fintech sudah lari, regulasi belum ada. Ini kerja-kerja dengan kecepatan yang diperlukan," terangnya.

[Gambas:Video CNN]