Jokowi Perintahkan Menteri Buat APBN 2022 yang Kokoh dan Fleksibel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajawannya untuk membuat rancangan APBN  2022 yang lebih responsif, antisipatif, dan fleksibel agar perekonomian nasional dapat selamat dari ketidakpastian yang masih melanda akibat pandemi covid-19.

Supaya itu bisa terwujud, ia mengingatkan anak buahnya agar selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

"Dalam menghadapi ketidakpastian 2022 kita harus merancang APBN 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel," bebernya pada konferensi pers daring, Senin (29/11).

Jokowi meminta agar tetap mewaspadai dampak pandemi covid-19 yang masih mengintai. Pasalnya, selain varian lama seperti delta, ia menyebut dunia juga diintai oleh varian omicron.

Oleh karena kitu, ia menyebut antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang dicanangkan.

Terlebih, lanjutnya, Indonesia bakal menjadi tuan rumah dari perhelatan G20 pada tahun depan. Pada perhelatan G20 nanti, Jokowi mengingatkan anak buahnya untuk menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

"Di 2022 pandemi covid-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita, Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian omicron yang harus menambah kewaspadaan kita," jelasnya.

Di sisi lain, ia menyatakan ada enam fokus utama APBN 2022 dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Pertama, melanjutkan pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Sementara keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.