Pengadaan Barang UMKM oleh Pemerintah Capai Rp170 T

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebut nilai transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp170 triliun hingga awal Desember 2021.

"Nilai transaksi pengadaan barang pemerintah yang disediakan oleh UMKM senilai Rp170 triliun dan melibatkan kurang lebih 168 ribu UMKM," kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah dalam Indonesia Outlook 2022 Tempo, Rabu (8/12).

Siti merinci UMKM yang mendominasi pengadaan barang di antaranya kuliner, alat tulis kantor (ATK), souvenir, transportasi, dan logistik.

Ia berharap nilai ini akan terus tumbuh hingga akhir tahun dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta berdampak bagi perekonomian nasional.

Pemerintah memang tengah memfokuskan beberapa pengadaan barang dan jasa dipasok oleh UMKM. Bahkan, ia mengatakan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah diprioritaskan bersumber dari UMKM.

"Jadi itu sebabnya kita mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke pasar pemerintah," ujarnya.

Ia mengungkapkan bagi UMKM yang ingin masuk ke pasar pemerintah dapat mengakses aplikasi Bela Pengadaan. Selain itu, Kemenkop UKM juga menggandeng 6 marketplace agar dapat menyalurkan produk UMKM ke pasar pemerintah.

Namun demikian, pengadaan barang dan jasa oleh UMKM tentu menghadapi tantangan. Siti mengungkapkan tantangan dari segi kuantitas dan kualitas harus lebih ditingkatkan agar lebih berdaya saing.

Ke depan, pihaknya akan terus menggandeng UMKM untuk masuk ke pasar digital. Pasalnya, menurutnya, pelaku usaha yang sudah masuk ke pasar digital lebih tahan banting dibandingkan yang hanya berjualan secara tatap muka.

Terkait penyaluran Bantuan Presiden (Banpres), Siti mengklaim bantuan mendapat respons positif dari pelaku UKM.

Jika dirinci, 88 persen dana banpres produktif digunakan untuk pembelian bahan baku, sementara 23 persen digunakan untuk pembelian alat produksi.

[Gambas:Video CNN]