AAJI Respons soal Usulan Setop Jual Produk Asuransi Unit Link

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merespons usul DPR agar penjualan produk asuransi unit link disetop sementara alias moratorium. Usul tersebut muncul karena unit link dinilai meresahkan masyarakat karena sering bermasalah.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengakui ada beberapa keluhan dari nasabah atau pemegang polis terhadap unit link beberapa waktu terakhir. Unit link merupakan produk asuransi yang menawarkan manfaat proteksi dan investasi sekaligus.

"Kami tidak menutup mata bahwa ada keluhan dari sebagian pemegang polis unit link," ungkap Budi di konferensi pers virtual, Rabu (8/12).

Namun, menurutnya, hal ini tak serta merta bisa menjadi alasan untuk menyetop penjualan produk. Sebab, Budi menilai masih banyak nasabah yang membutuhkan unit link.

Buktinya, sambung Budi, nilai pendapatan premi dari unit link meningkat 9 persen dari Rp85,57 triliun pada kuartal III 2020 menjadi Rp93,31 triliun pada kuartal III 2021.

Bahkan, kontribusi pendapatan premi dari unit link mencapai 62,5 persen dari total pendapatan premi para perusahaan asuransi. Artinya, minat masyarakat terhadap produk unit link cukup tinggi.

"Ada masyarakat yang mau simpel, langsung satu produk yang bisa menjawab dua kebutuhan, jadi ada segmen yang kebutuhannya dijawab oleh unit link meski tidak semua bisa dijawab juga oleh unit link," katanya.

Selain masih dibutuhkan masyarakat, Budi mengatakan penjualan unit link seharusnya masih bisa dilakukan meski muncul beberapa keluhan karena unit link cukup lazim di berbagai negara. Artinya, pemasaran produk tidak hanya tren di Indonesia.

"Produk ini dimulai di Inggris dan sampai sekarang masih dipasarkan. Ada juga di negara lain, seperti Kanada, Belgia, dan lainnya. Di Asia, ada di Singapura, Hong Kong, jadi ini produk yang sudah lama, di Indonesia juga sudah lama," terang dia.

Sementara dari sisi industri, Budi mengklaim unit link sebenarnya merupakan produk yang dipasarkan dengan standar tinggi, di mana pemasarnya perlu mengantongi sertifikasi khusus.

"Dan kita percaya anggota kami sangat memenuhi semua ketentuan itu, dari lisensi, proses jual, semuanya. Bila masih ada salah paham, kejadian, ya kita bisa diskusi. Kalau ada kesalahan dari perusahaan asuransi, mereka akan tanggung jawab," jelasnya.

Ketua Bidang Keuangan Pajak dan Investasi AAJI Simon Imanto menambahkan keluhan soal unit link biasanya muncul karena perbedaan pemahaman pada tingkat imbal hasil, penempatan dana investasi, dan profil risiko. Oleh karena itu, perusahaan asuransi terus menggencarkan edukasi hal-hal ini kepada nasabah.

"Tujuannya agar nasabah mengerti proses investasi, misal di pasar uang, risikonya tidak terlalu berdampak pada saat ada bearish di pasar modal, itu kami jelaskan," imbuh Simon pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, usul moratorium unit link muncul dari Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy. Menurutnya, moratorium perlu dilakukan karena sudah banyak kasus unit link yang meresahkan masyarakat.

"Sebelum ada korban-korban lain berjatuhan. Keputusan (moratorium) ini kan di tangan kita," tutur Vera seperti dikutip dari Antara.

Vera juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar segera mengevaluasi kinerja para pengawas di industri asuransi atas pemasaran produk ini.

Tak cuma DPR, Komunitas Korban Asuransi bahkan menilai unit link perlu dihapus karena sangat merugikan nasabah.

"Produk unit link setelah saya tercebur disini begitu jahatnya produk ini, biaya yang begitu banyak sudah disedot perusahaan asuransi gimana mau naik. Saya mohon asuransi unit link ini dihapuskan, demi masyarakat Indonesia saya mohon asuransi unit link dihapuskan," kata Koordinator Komunitas Korban Asuransi Maria Trihartati.

[Gambas:Video CNN]