Mogok Kerja sampai Desakan Pecat Dirut, Ada Apa dengan Pertamina?

Hakeng berharap serikat pekerja dapat berdialog dengan manajemen untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, aksi mogok kerja tak perlu dilakukan.

"Federasi jelas tidak mau melakukan hal ini (mogok kerja). Ini langkah aksi industrial terakhir untuk memperjuangkan hak-hak kami," ujar Hakeng.

Serikat pekerja ingin hubungan dengan direksi kembali harmonis. Bahkan, siap mencabut tuntutan kepada Erick untuk mencopot Nicke jika komunikasi kembali terjalin dengan baik.

"Tujuan kami selain mencopot direktur utama sebetulnya mengembalikan kondisi perusahaan dalam kondisi baik. Bukan minimal copot direktur utama. Kalau (Nicke) bertahan, jadi direktur utama, tapi bisa kembalikan situasi yang harmonis, ya kami dukung," tutur dia.

Saat ini, diakui sudah ada undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk berdiskusi bersama manajemen Pertamina. Hanya saja, ia tak menyebut kapan pertemuan akan dilakukan. Namun, ia kembali mengingatkan kalau tak ada solusi dari pertemuan itu, maka aksi mogok kerja akan tetap dilakukan.

Ia tak merinci jumlah pekerja Pertamina yang akan ikut mogok kerja. Tetapi yang pasti, aksi mogok kerja akan dilakukan secara bertahap. "Jika ternyata mogok kerja tetap dilaksanakan, maka dibuat bertingkat. Tentu tidak ujug-ujug 29 Desember 2021 mogok kerja besar," katanya.

Ekonom INDEF Abra Talattov menuturkan persoalan hubungan industrial antara manajemen harus secepatnya diselesaikan. Sebab, apabila mogok kerja benar-benar dilakukan, maka siap-siap saja distribusi bahan bakar minyak (BBM) jadi terganggu.

"Ini pasti berdampak besar ke operasional Pertamina karena akan terjadi gangguan di lini bisnis. Distribusi pelayanan produk BBM ini akan terganggu," ucapnya mengingatkan.

Bukan cuma itu, reputasi Pertamina di mata investor juga akan buruk. Hal itu akan mempengaruhi proses perusahaan dalam mencari mitra bisnis. "Tantangan Pertamina berat kalau di internal ada gejolak seperti ini," imbuh Abra.

Oleh karena itu, Abra menilai perlu ada intervensi dari Kemnaker dan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial manajemen dengan pekerja. "Konteksnya bukan hanya bipartit antara perusahaan dan tenaga kerja. Dampaknya juga ke masyarakat," tutur dia.

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut citra Pertamina akan tercoreng bila serikat pekerja benar-benar mogok kerja. "Pertamina BUMN besar, yang selama ini tidak pernah dengar tuntutan mogok kerja. Ini yang baru dan akan menimbulkan tanda tanya," kata Yusuf.

Pemerintah dan manajemen Pertamina masih memiliki waktu sekitar satu pekan ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Minimal, harus ada dialog dengan serikat sebelum aksi mogok kerja dilakukan.

"Terlepas apakah manajemen setuju dengan tuntutan, tapi yang penting harus dialog dulu," pungkas Yusuf.