Takut Harta RI Dirampas, Jokowi Ogah Teken Kerja Sama Supply Chain G20

Presiden Jokowi mengaku 'ogah' meneken perjanjian kerja sama terkait rantai pasok (supply chain) dalam forum G20 beberapa waktu lalu. Hal ini lantaran kepala negara tak mau kekayaan RI kembali dirampas.

"Kemarin di G20, 16 negara kumpul untuk tanda tangan mengenai global suppply chain. Begitu baca waduh, ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi. Begitu mau masuk ruangan, nda, nda kita tidak ikut," ungkap Jokowi dalam Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12).

Setelah Jokowi menolak menandatangani dokumen kerja sama itu, seluruh negara pun ikut membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, tak ada kerja sama rantai pasok dalam waktu mendatang.

"Hanya karena kita tidak mau tanda tangan, semua bubar tidak jadi tanda tangan," imbuh Jokowi.

Menurut Jokowi, kerja sama itu sebenarnya cuma mengincar Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan melimpah, seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga timah.

"Saya tahu yang diincar kita saja," ucapnya.

Ia mengatakan pemerintah serius untuk membangun hilirisasi di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah secara bertahap.

Untuk nikel, larangan ekspor sudah dilakukan sejak Januari 2020.

Larangan ekspor nikel tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selanjutnya, Jokowi akan melarang ekspor bauksit mulai tahun depan. Lalu, ekspor tembaga akan dilarang pada 2023.

Setelah itu, giliran ekspor timah yang akan dilarang mulai 2024.

"Tahun depan bauksit stop, bauksit sudah, tembaga stop, tembaga sudah, timah stop," pungkas Jokowi.