Jokowi Minta Operasi Pasar Diteruskan Demi Tekan Harga Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta operasi pasar (OP) dengan menggelontorkan pasokan minyak goreng mencapai 11 juta liter diteruskan demi menekan harga yang sempat naik pada beberapa bulan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi distribusi pasokan minyak goreng dalam program operasi pasar sudah mencapai 35 persen atau setara 3,85 juta liter. Pasokan disalurkan ke pasar ritel modern dan tradisional dengan harga Rp14 ribu per liter.

"Realisasi program operasi pasar sekarang sudah mencapai 35 persen dan arahan Bapak Presiden, ini untuk terus dilanjutkan," kata Airlangga di acara Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12).

Selain melanjutkan operasi pasar, Airlangga mengatakan Jokowi juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan jaringan distribusi bahan pokok. Khususnya dari sentra-sentra produksi ke pasar-pasar nasional.

"Terutama dari sentra-sentra produksi agar masuk ke jalan-jalan nasional, itu juga ikut diperbaiki. Apalagi sekarang dengan adanya UU Jalan yang baru, pemerintah bisa melakukan intervensi bila diperlukan," ujarnya.

Kendati begitu, harga minyak goreng masih cukup tinggi di pasar. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng curah naik Rp150 menjadi Rp18.400 per kg di pasar tradisional di seluruh provinsi di Indonesia per hari ini.

Begitu juga dengan harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2, masing-masing naik Rp150 dan Rp100 menjadi Rp20.600 dan Rp20.050 per kg.

Selain melakukan intervensi pada harga minyak goreng, pemerintah juga tengah menyiasati agar harga telur ayam bisa turun. Menurut catatannya, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp29 ribu sampai Rp32 ribu per kg.

"Ini karena mereka (peternak) tertekan karena harga jagung yang naik," terangnya.

Terkait kenaikan harga telur, Airlangga mengatakan pemerintah menyiasati dengan penyerapan telur untuk program bantuan sosial (bansos). Implementasinya berada di bawah pimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Menteri Sosial sudah menyerap ayam dan telur untuk bansos. Berdikari juga melakukan operasi pasar dengan (menjual) telur ayam dengan harga Rp25 ribu per kg," tuturnya.

Selain minyak goreng dan telur ayam, Airlangga mengakui beberapa harga bahan pokok lain juga meningkat pada akhir tahun, misalnya cabai rawit dan daging ayam. Ia memastikan pemerintah akan berupaya untuk segera menurunkan harga bahan pokok yang naik.

Namun di sisi lain, ia mengklaim kenaikan harga sementara ini memberi dampak positif bagi kalangan petani dan peternak. Pasalnya, penghasilan dan daya beli mereka yang terindikasi pada nilai tukar petani (NTP) bisa meningkat.

"Ini memberikan kontribusi kesejahteraan bagi petani dan harga-harga sendiri akan relatif terkendali pasca Natal dan Tahun Baru," imbuhnya.

Lebih lanjut, Airlangga memperkirakan berbagai kenaikan harga bahan pokok yang terjadi jelang awal 2022 akan membuat tingkat inflasi meningkat ke kisaran 1,77 persen pada tahun depan.

"Memang masih ada room (ruang) untuk kenaikan inflasi yang menunjukkan kenaikan demand (permintaan). Tapi ini masih sesuai perkiraan 3 persen plus minus 1 persen," ujarnya.

Sistem Neraca Komoditas

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan pemerintah akan menjalankan sistem neraca komoditas pada 2022.

Sistem ini dibentuk untuk memantau pasokan awal hingga akhir tahun dari lima komoditas utama, yaitu beras, gula, garam, hasil perikanan, dan daging.

Selain itu, sistem juga berisi soal perkembangan harga dari lima komoditas. Kemudian, juga akan ada informasi soal proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Yang tak ketinggalan, sistem akan menjadi acuan untuk pemberian izin impor bila diperlukan. Sistem ini akan menjadi acuan satu data bagi seluruh kementerian/lembaga teknis.

"Intinya izin impor lima komoditas tadi sudah pakai sistem neraca komoditas ini. Jadi perizinan impor nanti sudah mendasar ke sistem nasional yang terintegrasi ke semua sistem yang ada di kementerian/lembaga," jelas Susi pada kesempatan yang sama.