Seharusnya, Vaksin Booster Gratis Tak Cuma untuk Masyarakat Miskin
Vaksin booster untuk masyarakat umum akan dimulai besok, Rabu (12/1). Semula, pemerintah menetapkan dua program untuk menyalurkan booster. Pertama, program diperuntukkan kepada lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok penerima bantuan iuran (PBI), dan kelompok rentan lainnya.
Dalam program ini, pemerintah memberikan vaksin booster secara cuma-cuma alias gratis. Mereka tidak dipungut biaya sepeser pun.
Kedua, vaksinasi untuk masyarakat umum yang dibiayai oleh perorangan atau badan usaha. Jika tidak ada aral melintang, vaksin ini dibuka di beberapa tempat, seperti rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta, maupun klinik swasta.
Namun, bayar atau tidaknya masyarakat umum masih sangat bergantung dari kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) soal vaksin booster yang akan diambil separuh dosis dari Moderna atau Pfizer.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengisyaratkan, pemerintah mengantongi 113 juta dosis vaksin saat ini. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa setengah dosis efektif, maka pemerintah akan menggratiskan booster vaksin covid-19.
Hasil kajian tersebut ditargetkan rilis kemarin, Senin (10/1). Sehingga, pemerintah dapat segera memutuskan skema penyaluran booster vaksin. Sayang, hingga kini pun belum ada kepastian apakah booster vaksin covid-19 akan disalurkan pemerintah secara gratis atau berbayar.
Kalaupun ada yang berbayar, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengaku belum memutuskan berapa harga yang ditetapkan untuk vaksin booster. "Belum ya," imbuh Siti kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/1).
Yang pasti, penyaluran booster vaksin untuk masyarakat akan dimulai besok. Detail aturannya akan diselesaikan secara paralel. "Kick off bisa diawali dulu. Program pemerintah sangat memungkinkan kalau aturan belum dapat diselesaikan," terang Siti.
Lantas, berapa harga booster vaksin yang ideal bagi masyarakat di luar PBI?
Ekonom Indef Nailul Huda menilai pemerintah seharusnya bisa menyalurkan booster vaksin secara gratis untuk seluruh masyarakat. Toh, booster dibutuhkan warga untuk menangkal penyebaran covid-19 di tengah pandemi.
"Negara saja bisa membangun ibu kota negara (IKN) baru, tapi buat vaksin masyarakatnya harus bayar. Aneh memang kebijakan negara di tengah pandemi," kata Nailul.
Pemerintah lewat Kementerian PPN atau Bappenas sebelumnya mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp510,79 miliar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Dana ratusan miliar rupiah itu seharusnya bisa saja digunakan untuk membiayai penyaluran vaksin booster. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa mendapatkan booster secara gratis. "Bisa gratis. Tapi negara tidak mau membiayai. Negara pelit sama yang seperti ini," imbuh Nailul.
Andai pun benar-benar berbayar, Nailul berhitung tarifnya tidak boleh lebih dari Rp50 ribu per orang. Jika angka itu tak menutup biaya produksi vaksin, maka pemerintah harus menanggung sisanya.
"Kekurangannya negara yang tanggung via anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Konsep subsidi seperti itu bisa," jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Vaksin ketiga seharusnya disalurkan secara cuma-cuma. Tak perlu ada pengelompokan berbayar dan gratis. Semua harus mendapatkan booster gratis.
"Booster vaksin memang seharusnya digratiskan bagi masyarakat jika vaksinasi ini menjadi kunci penanganan pandemi dalam jangka panjang," papar Josua.
Namun, bila booster sifatnya cuma pelengkap bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dua dosis, maka tidak masalah jika pemerintah memberikan tarif untuk mendapatkan booster.
Meski begitu, pemerintah harus menghitung benar angka yang pas untuk tarif booster vaksin covid-19. Kalau kemahalan, animo masyarakat untuk mendapatkan booster akan surut.
Lihat Juga : |
Josua berpendapat harga yang pas untuk booster sekitar Rp150 ribu per dosis. Angka ini mengacu pada tarif iuran BPJS Kesehatan kelas I. "Hal ini berdasarkan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan menduga willingness to pay masyarakat menengah berada di kisaran tersebut untuk vaksin," tutur dia.
Pendapat berbeda disampaikan Ekonom UI Fithra Faisal. Ia mengaku setuju dengan kebijakan berbayar vaksin booster untuk masyarakat di luar PBI. Pasalnya, masyarakat ini masuk dalam kelompok kelas menengah dan menengah ke atas.
"Kalau menengah dan menengah atas ini punya rentang konsumsi surplus yang besar, ada ruang untuk menerima harga tinggi," kata Fithra.
Tetapi, tarif booster tetap harus disesuaikan dengan kemauan masyarakat kelas menengah dan menengah atas untuk membayar. Hitung-hitungannya, angka ideal untuk kelompok itu Rp200 ribu-Rp250 ribu per dosis.
"Ini willingness to pay mereka (kelas menengah dan menengah ke atas). Harga itu tidak ganggu konsumsi mereka," terang Fithra.
Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan tarif berbeda antar merek booster vaksin. Misalnya, harga merek Pfizer berbeda dengan Sinovac atau AstraZeneca. "Ada pembagian lagi, tergantung ongkos produksi," ucapnya.
Namun, Fithra mengingatkan jika booster wajib bagi seluruh warga untuk menangkal virus, maka sebaiknya gratis. Sebaliknya, kalau ahli menyebut booster hanya sebagai pelengkap, maka tidak masalah dikenakan tarif bagi sebagian kelompok.
"Kalau ahli pandemi bilang booster wajib untuk menangani pandemi, gratis. Kalau tidak ada kewajiban bisa ada pilihan-pilihan," jelas Fithra.