BI Borong SBN Rp358,32 Triliun Topang APBN di Sepanjang 2021
Bank Indonesia (BI) mengklaim membeli surat berharga negara (SBN) sebesar Rp358,32 triliun sepanjang 2021. Pembelian tersebut dilakukan untuk membantu pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan sebagian SBN dilakukan di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun. Hal ini dilakukan dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022.
Selain itu, BI juga membeli SBN dengan private placement sebesar Rp215 triliun. Dana itu digunakan untuk membiayai penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19.
"Ini sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur BI pada 23 Agustus 2021," ungkap Perry dalam konferensi pers, Kamis (20/1).
Sementara, bank sentral membeli SBN di pasar perdana sebesar Rp2,2 triliun sejak 1 Januari-18 Januari 2022.
Selain itu, BI juga menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp147,83 triliun sepanjang 2021. Untuk tahun ini, bank sentral terhitung telah menyuntikkan likuiditas ke perbankan sebesar Rp5,93 triliun.
Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo) dan penurunan giro wajib minimum (GWM). Hal itu membuat kondisi likuiditas perbankan longgar pada Desember 2021.
Perry mengatakan bukti likuiditas perbankan longgar terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 35,12 persen secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan DPK sebesar 12,21 persen secara tahunan.
Sementara, likuiditas perekonomian juga terlihat meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang naik 17,9 persen dan uang beredar dalam arti luas (M2) naik 13,9 persen pada Oktober 2021.
"Pada tahun 2022, BI akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," pungkas Perry.
(aud/bir)