Jokowi Apresiasi Arah dan Kinerja Industri Jasa Keuangan

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja di industri jasa keuangan nasional sepanjang 2021 serta arah kebijakan yang telah disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk industri keuangan pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan oleh Jokowi di hadapan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan para pelaku di sektor jasa keuangan dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, Kamis (20/1).

Kepala Negara menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia pada 2021, yang ditopang oleh sektor jasa keuangan, memang menunjukkan kondisi semakin pulih pada 2021. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Ini artinya, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menjadikan 2022 sebagai momentum percepatan pemulihan ekonomi yang sempat terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Disampaikan oleh Ketua OJK, beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan-perbaikan. Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik. Kita memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan OJK untuk terus mengawasi dan membuat kebijakan yang selaras dengan sektor riil. Presiden khawatir apabila sektor keuangan berkembang sendiri tanpa ditopang oleh perbaikan fondasi di sektor riil, justru akan memicu menjamurnya produk-produk penipuan investasi.

Pada akhirnya, lanjutnya, masyarakat yang akan menjadi korban. Jokowi mengingatkan bahwa di sini lah peran utama OJK di masa sulit seperti ini, yakni jangan sampai mengurangi pengawasan.

"Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor. Sektor jasa keuangan tanpa sektor riil akan memunculkan skema kongsi, investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan ini menjadi tugas kita bersama dan OJK sebagai motornya," tegasnya.

Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk sektor riil, Jokowi mendorong industri perbankan untuk meningkatkan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden menggarisbawahi bahwa penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih di kisaran 20%.

Padahal, Indonesia telah menargetkan porsi dukungan kredit untuk UMKM pada 2024 mencapai 30%. Dengan target angka tersebut, lanjut Presiden, tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan alamiah. Namun, diperlukan strategi dan terobosan bersama di sektor jasa keuangan sedari sekarang.

"Harus diikuti aksi-aksi yang serius, konsisten dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya, akses kredit sulit, akses pembiayaan di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan akses permodalan, koperasi sulit akses permodalan," jelas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa ada risiko besar yang mengintai tahun ini. Pertama, pandemi virus corona yang masih berlangsung dengan hadirnya varian baru Omicron. Selain itu, tambah Jokowi, dunia juga menghadapi berbagai ketidakpastian seperti kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, percepatan laju inflasi, dan sebagainya.

Pencapaian dan Arah Industri Keuangan

Hari ini di hadapan Jokowi, Ketua DK OJK Wimboh Santoso memaparkan kinerja dan arah kebijakan di industri jasa keuangan nasional.

Di sektor perbankan, Wimboh menyebutkan bahwa pertumbuhan industri semakin kuat dan terjaga. Salah satu indikatornya yakni permodalan perbankan yang cukup kuat yaitu 25,67 persen. Ini didukung oleh dana masyarakat yang tumbuh 12,21 persen.

Penurunan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari sebesar 3,06 persen pada tahun 2020 menjadi 3 persen pada 2021. Selain itu, nilai restrukturisasi kredit juga menurun dibandingkan dengan level tertinggi pada 2020 di angka Rp830,5 triliun menjadi Rp693,6 triliun pada 2021.

"Kami sudah minta kepada sektor keuangan perbankan untuk membentuk pencadangan. Terakhir 14,85 persen atau Rp103 triliun, ini akan kami terus minta lebih cepat lagi bentuk cadangan," tutur Wimboh.

Di pasar modal, menurut Wimboh, perkembangannya juga menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tren menguat dan sudah berada di level sebelum pandemi. Per akhir 2021, nilai kapitalisasi pasar (market cap) IHSG mencapai Rp 8.252 triliun. Di ASEAN, IHSG berada di peringkat kedua setelah indeks SETI (Thailand).

Jumlah investor di pasar modal pun meningkat pesat. Pada 2021, jumlah investor mencapai 7,5 juta, melonjak 93 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula penghimpunan dana di pasar modal meningkat drastis, yakni naik 206 persen dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan penghimpunan dana terbaik di Asia-Pasifik yang hanya 171 persen," tutur Wimboh.

Kondisi menggembirakan juga terjadi di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Permodalan asuransi jiwa mencapai 539,8 persen dan asuransi umum 327,3 persen. Jauh di atas batas 120 persen. Sementara itu, gearing ratio pembiayaan pada 2021 adalah 1,9 kali. Jauh di bawah ambang batas 10 kali.

"Kredit perusahaan pembiayaan stabil. Non-Performing Financing (NPF) adalah 3,53 persen, sebelumnya di atas 5 persen pada 2020 ditopang kebijakan restrukturisasi yang mencapai Rp218,95 triliun atau 5,2 juta kontrak yang merupakan 60,1 persen dari total pembiayaan," terang Wimboh.

Satu sektor lagi yang menjadi pengawasan OJK adalah keuangan digital. Peer-to-Peer (P2P) lending pada akhir 2021 mencatatkan 29,69 juta peminjam, naik 68,15 persen dari 2020. Pemodal Supply Chain Financing (SCF) pada 2021 sudah mencapai 93.733.

"Percepatan akses ini akan terus kami tingkatkan sesuai dengan target Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 90 persen pada 2024," ujar Wimboh.

Adapun, untuk 2022, OJK sudah menyiapkan lima kebijakan pokok untuk industri jasa keuangan.

Pertama, meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, mempersiapkan sektor keuangan domestik dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju. Ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka pencipataan ekonomi baru.

Keempat, memperluas akses keuangan ke masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Kelima, memperkuat kebijakan tranformasi sektor keuangan agar sesuai dengan pengembangan ekonomi digital.