Dukung Ekonomi RI yang Berkelanjutan, OJK Susun Skema Taksonomi Hijau

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, yang disebut dengan Taksonomi Hijau.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa Taksonomi Hijau akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk OJK, ke depannya.

Skema Taksonomi Hijau juga menjadi salah satu dari lima kebijakan prioritas OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Hal itu dikemukakan Wimboh di hadapan Presiden Joko Widodo dan para hadirin dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, Kamis (20/1).

Hal itu antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau 1.0 (One Point O). OJK bersama dengan sejumlah SRO di dalam negeri, yakni Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, serta pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia.

"Taksonomi Hijau disusun dengan mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi, di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait," ujar Wimboh.

Hal ini, lanjut Wimboh, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang telah memiliki standar nasional sektor ekonomi hijau.

"Hal ini akan menjadikan Indonesia salah satu negara yang mempunyai Taksonomi Hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan Asia," terang Wimboh.

Program Taksonomi Hijau Indonesia itu pun diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada acara yang sama.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia," ujar Jokowi, dalam gelaran yang sama.

Pada hajatan tahunan para stakeholder di industri jasa keuangan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi arah kebijakan yang telah dibuat OJK untuk industri keuangan di tahun ini.
Presiden juga memberikan arahan kepada OJK untuk terus mengawasi dan membuat kebijakan yang dapat menyelaraskan sektor jasa keuangan dan sektor riil.

"Sektor jasa keuangan dengan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat sulit sekarang ini. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan," jelas Presiden.