Pelajaran Mundur Massal Karyawan KB Bukopin Bagi 60 Persen Pekerja RI

Manajemen PT KB Bukopin (Tbk) mengungkapkan 1.400 karyawannya kompak mengundurkan diri alias resign berjamaah pada akhir 2021. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 30 persen dari total karyawan.

Mereka resign massal usai bank yang diambil alih oleh Kookmin Bank tersebut menawarkan program pensiun dini. Corporate Communication KB Bukopin Tyas Hardi menjelaskan pemangkasan sudah sesuai dengan visi transformasi core banking, yang salah satunya mencakup teknologi menuju New Generation Banking System (NGBS).

Dalam program itu, perusahaan menawarkan karyawan untuk pensiun atau mengundurkan diri dengan sejumlah kompensasi, misalnya pesangon melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah dan fasilitas asuransi kesehatan kepada eks karyawan dan keluarga hingga 6 bulan ke depan.

Menurut Tyas, perusahaaan tak serta lepas tangan atas nasib karyawan itu. Perusahaan tetap memberikan pelatihan keahlian manajerial dan penjurusan lainnya untuk karyawan yang ingin banting setir ke sektor lain.

"Perusahaan (memang) melaksanakan program (pengunduran diri) secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada penunjukan langsung, open to all karyawan Bukopin," katanya saat dikonfirmasi pada Minggu (23/1) kemarin.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut transformasi teknologi di sektor perbankan yang berdampak pada kalangan pekerja memang tak dapat terelakkan lagi. Transformasi itu merupakan tuntutan perkembangan dunia dan beralihnya kebutuhan nasabah menuju digital banking.

Selain itu, ia melihat pesatnya peralihan bank konvensional ke bank digital dipicu oleh akuisisi perusahaan teknologi terhadap bank guna menyulapnya menjadi bank digital.

Dia memproyeksikan bisnis bank digital bakal terus bertumbuh, bahkan bakal booming ke depannya sehingga membuat pemangkasan karyawan bakal lebih massif lagi. Namun, ia tak dapat menyebut angka bakal seberapa besar karyawan di sektor perbankan yang bakal dipangkas.

"Produk ini bisnisnya memang sedang booming dan saya pikir ke depan dengan digital banking bisa dari sisi layanan, mindset, sekarang serba digital dan itu lah kebutuhan nasabah ke depan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/1).

Ia menambahkan sebetulnya apa yang terjadi di KB Bukopin bukan sesuatu yang baru. Berbagai bank lain juga sudah lebih dulu bertransformasi ke digital dan memangkas karyawan mereka secara besar-besaran.

Masifnya transformasi yang terjadi bisa dilihat dari banyaknya kantor cabang (kacab) yang tak lagi dibutuhkan karena segala transaksi sudah diselesaikan lewat aplikasi handphone.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 3.074 kantor cabang bank umum tutup sejak 2015 hingga Maret 2021. Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony mengatakan karena penutupan itu, jumlah kantor cabang bank yang pada 2015 mencapai 32.963 turun menjadi tinggal tersisa 29.889 per Maret 2021.

Hal tersebut sejalan dengan kenaikan transaksi digital banking di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat hanya dalam empat tahun terjadi lonjakan nilai transaksi digital banking sekitar Rp1.000 triliun. Pada 2017 transaksi digital banking sebesar Rp1.708 triliun dan melompat menjadi Rp2.775 triliun pada 2020.

Josua menilai pantas kalau bank digital terus mengefisiensikan beban, baik itu karyawan hingga biaya sewa gedung guna menyaingi perusahaan pembiayaan baru seperti P2P lending alias pinjaman online (pinjol).

Jika beban perbankan tinggi dan tak bisa menawarkan bunga kredit yang kompetitif, bisa jadi bank ditinggal nasabah karena kalah saing dari kompetitornya yang serba digital.

Di sisi lain, ia menilai fenomena digitalisasi merupakan hasil dari keinginan BI dan OJK yang mengharapkan jumlah bank dirampingkan dan industri lebih berdaya saing dengan menekan biaya sehingga suku bunga yang dibebankan ke nasabahnya lebih rendah.

"Ujung-ujungnya harapannya bisa mendukung ke pembiayaan sektor riil, baik dari sisi korporasi atau pun konsumennya," imbuh Josua.

Ia melihat pekerjaan-pekerjaan di perbankan yang sudah dan akan terus tergerus adalah jenis yang mudah digantikan mesin dan bersifat repetitif, misalnya teller bank, customer service (CS), dan lainnya.

Sedangkan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan adalah pekerjaan yang ber-skill tinggi atau yang bersinggungan dengan teknologi atau programming, misalnya analis data.

Ia memproyeksikan dalam 20 tahun ke depan industri perbankan tak akan lagi sama dan segalanya bakal serba digital. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti pekerja di sektor tersebut untuk segera bersiap diri mengasah kemampuan untuk mengisi jenis pekerjaan baru atau pindah ke sektor yang masih akan membutuhkan tenaga kerja tinggi.

60 Persen Tenaga Kerja di Indonesia Berkemampuan Rendah

Pengamat ketenagakerjaan menyebut digitalisasi jadi ancaman bagi pekerja di Indonesia karena 60 persen tenaga kerja di Indonesia berkemampuan rendah. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi melihat tren digitalisasi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk perbankan, bakal menjadi masalah besar yang akan dihadapi pekerja RI.

Ia menyebut ada masalah serius pengangguran massal akibat ancaman PHK yang dipicu rendahnya kemampuan pekerja RI. Masalah serius ia katakan dengan melihat kualifikasi pendidikan mayoritas pekerja RI yang sekitar 55 persen angkatan tenaga kerjanya merupakan lulusan SMP ke bawah.

Profil ketenagakerjaan tersebut tak sesuai dengan tuntutan zaman yang membutuhkan tenaga kerja ahli yang berketerampilan tinggi di bidang teknologi. Maka itu, tak heran jika terjadi kekosongan talenta (talent gap) di sektor IT hingga 9 juta orang meski tingkat pengangguran Indonesia masih tinggi.

Mengutip riset Mckinsey, diperkirakan 23 juta pekerja di Indonesia yang bakal digantikan oleh teknologi pada 2030. Memang, ia memperkirakan pekerjaan baru yang tercipta bisa mencapai 27 juta-46 juta pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Tapi Tadjuddin pesimis pekerjaan baru tersebut bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia kalau tak dilakukan pembenahan. Pasalnya, ia melihat sekarang saja sudah ramai perusahaan yang mendatangkan pekerja dari luar untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli teknologi.

Karena itu, ia menyebut ada tiga jenis pelatihan yang harus segera diambil. Pertama, skilling atau pembekalan keterampilan untuk kelompok yang belum melek digital.

Kedua, reskilling atau menaikkan kompetensi pekerja di sektor sama untuk dapat mengisi pekerjaan baru. Ketiga, upskilling atau mengubah skill pekerja untuk dapat berpindah ke sektor lain.

Menurut dia, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program yang mengantisipasi transisi ketenagakerjaan lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program akan direalisasikan bulan depan.

JKP didesain untuk membantu pekerja terkena PHK lewat santunan uang, informasi lowongan kerja, serta pelatihan kerja.

Namun masalahnya, program hanya menyasar pekerja formal atau mereka yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia ada di sektor informal yang ber-skill rendah.

Maka itu, Tadjuddin mengatakan harus ada program lain dari pemerintah yang mampu melakukan reskilling besar-besaran agar pekerja Indonesia tak ketinggalan. Ia pun mengingatkan pemerintah soal sumber pendanaan untuk pembekalan keterampilan pekerja Indonesia yang jumlahnya tak sedikit.

"Butuh dana besar terutama untuk infrasruktur, alat-alat, komputer, tenaga ahli, itu kan butuh persiapan tidak gampang," jelas dia.

Tadjuddin mengatakan untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang seperti yang dicita-citakan, pemerintah harus segera bertindak cepat mencetak tenaga kerja yang 'canggih' karena digitalisasi tak bisa menunggu.

Kalau tidak, konsekuensinya RI bisa gagal jadi negara maju karena salah satu syaratnya adalah memiliki SDM yang berdaya saing tinggi.

"Menjadi negara maju harus punya tenaga kerja yang canggih karena industri yang masuk adalah teknologi baru, robot dan sebagainya. Kalau tidak bisa mengisi itu jangan marah kalau orang luar mengisi itu," tutupnya.