Ancaman Utang Bengkak Akibat Proyek Ibu Kota Baru

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Faisal merupakan salah satu pengamat yang setuju dengan pemindahan ibu kota baru. Namun, ia tidak sepaham apabila pembangunan IKN dilakukan dengan tergesa-gesa dan membebani anggaran negara.

"Walaupun saya setuju dengan IKN, tapi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru termasuk masalah pembiayaannya. Ini desain sebelum pandemi, setelah pandemi fiskalnya jadi lebih sempit. Jadi ini seharusnya lebih rasional sesuai dengan anggaran kita," ujarnya.

Ia pun menggarisbawahi apabila memaksakan pembangunan ibu kota baru dalam waktu dekat, tentu risiko pembengkakan utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan semakin meningkat signifikan.

Terkait sumber utang, Faisal mengatakan opsi paling aman yang bisa dipakai pemerintah adalah penjualan surat berharga negara ke pasar domestik, sebab itu lebih stabil apabila terjadi gejolak perekonomian global.

"Kalau masalah utang tetap saja yang paling rendah risiko adalah dari dalam negeri yang tidak berdenominasi valuta asing, karena kalau begitu akan berdampak ke kerentanan fiskal yang ikut gejolak global dan itu di luar kontrol kita," ucapnya.

Sepaham dengan Bhima, baginya utang yang semakin membengkak akibat pembangunan IKN dapat meningkatkan kerentanan ekonomi nasional. Terlebih, beberapa lembaga multinasional pernah memperingatkan Indonesia terkait utang luar negeri akibat pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir.

Di lain sisi, utang yang membengkak seharusnya dapat sejalan dengan dampak positif yang diberikan terhadap perekonomian. Namun, Faisal melihat dalam jangka pendek pembangunan ibu kota baru hanya akan memberikan dampak kepada Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya.

"Dalam jangka pendek manfaat ekonominya hanya untuk Kalimantan Timur saja, padahal kita berharap paling tidak wilayah luar Jawa bisa berdampak ke ekonominya. Tapi karena keterbatasan dana dan prosesnya memakan waktu yang lama, jadi efeknya ke daerah lain masih relatif terbatas," ujarnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy memperkirakan pemerintah melakukan pinjaman kepada lembaga multilateral dan negara-negara yang sudah menjadi langganan utang Indonesia antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Jepang hingga China.

Namun menariknya, Yusuf tidak mencatut nama Uni Emirat Arab (UEA) yang saat ini tengah mesra menjadi partner bisnis dan ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah menjalin hubungan bilateral khusus dengan Putera Mahkota UEA Pangeran Mohammed bin Zayed (MBZ) beberapa waktu lalu.

"Kalau UEA saya melihat peluangnya masuk ke skema Lembaga Pengelola Investasi (LPI), saya melihat kecenderungan investor Timur Tengah akan masuk lewat sana, makanya saya tidak me-mention negara Timur Tengah karena ekspektasinya akan masuk lewat LPI (bukan memberikan pinjaman)," katanya.

Terlepas dari pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari utang mana, Yusuf hanya memperingatkan pemerintah terkait commitment fee yang harus dibayarkan apabila realisasi pembangunan IKN tidak sesuai target.

Dengan begitu, pemerintah seharusnya sudah membuat persiapan yang sangat matang untuk membangun peradaban pemerintah baru Tanah Air.