Polemik Harga dan Pasokan Minyak 'Digoreng'

Hendra, warga Samarinda, naik pitam acap kali berbelanja minyak goreng selalu kehabisan. Kalau pun ada stok, ia harus membayar Rp45 ribu untuk dua liter minyak goreng. ia mengaku pasrah merogoh kocek lebih dalam dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.

"Kasihan kami yang hanya warga biasa, harus membeli minyak goreng dengan harga yang mahal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).

Diketahui, HET minyak goreng, yaitu Rp14 ribu per liter untuk kemasan premium, Rp13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Ketentuan ini sesuai Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Hendra hanya satu dari ratusan warga Samarinda yang berbondong-bondong menyerbu toko distributor yang terletak di Jalan AM Sangaji, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Aksi itu mereka lakukan karena persediaan minyak goreng di sejumlah tempat di kota tersebut kosong.

Yang terjadi di Samarinda hanya potret kecil saja dari betapa sulitnya masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar di dapur. Mereka harus mengantre panjang, menunjukkan bukti vaksin, sampai harus pergi jauh ke titik tertentu demi menggoreng lauk dan pauk.

Nahasnya, mereka masih dituduh menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko, masyarakat melakukan pembelian panik (panic buying), sehingga warga 'menimbun' di rumah.

Ia menyebut pembelian panik dilakukan karena warga sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Alhasil, warga beli dengan jumlah melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Toh, sambung Didid, hasil riset menunjukkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. "Tapi, ini baru terindikasi," imbuh dia saat kunjungan kerja ke Palembang seperti dikutip dari Antara.

Ekonom Indef Nailul Huda menuding karut marut minyak goreng akibat kebijakan blunder Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ambil contoh, penetapan HET di bawah harga pasar secara tiba-tiba tanpa memastikan buffer stok yang cukup.

Secara teori, saat harga acuan turun di bawah pasar sudah pasti permintaan bakal melambung dan terjadi kelangkaan. Karenanya, diperlukan buffer stok yang cukup untuk melakukan operasi pasar oleh pemerintah.

Yang lebih parahnya lagi, sambung Nailul, anak buah Lutfi malah menyebut warga panic buying alias panik beli dan menimbun di dapur. Padahal, yang terjadi adalah stok di lapangannya yang kurang.

"Saya heran ketika dibilang panic buying dan menimbun stok di dapur. Nah, sebenarnya, enggak panic buying, orang nggak ada stok juga di pasar, ketika ada stok mereka pasti beli 2 liter, 4 liter, itu hal wajar karena mereka tahu enggak ada stok dipasar," jelasnya.

Ia khawatir, sebetulnya, Lutfi dan jajarannya kewalahan menangani reaksi pasar yang terjadi atas kebijakan mereka sendiri. Apalagi, setelah polemik minyak goreng yang sudah berbulan-bulan, rentetan kenaikan harga juga terjadi pada bahan pangan lainnya, seperti daging sapi, serta cabai.

Nailul mewanti-wanti, setumpuk pekerjaan rumah (PR) ini harus diselesaikan sebelum ramadan. Sebab, tren kenaikan harga pangan akan terjadi lagi pada ramadan dan lebaran, ketika demand alias permintaan pasar sedang tinggi-tingginya.

Jika dibiarkan, harga bisa melesat, yang pada akhirnya membuat orang 'berpuasa' lebih panjang untuk konsumsi. Ingat, setengah dari PDB RI berasal dari konsumsi rumah tangga dan momentum ramadan selalu menjadi momen pemerintah menggenjot konsumsi.

Ancamannya, sudah pasti inflasi. Selain itu juga pajak pertambahan nilai (PPN) baru sebesar 11 persen yang akan berlaku bulan depan. "Bisa jadi bom waktu untuk masyarakat mengurangi konsumsi," imbuhnya.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai masalah minyak goreng cukup rumit karena intervensi pemerintah bakal memengaruhi harga CPO di pasar di tengah harga pasar global yang naik akibat konflik geopolitik.

Karena itu, ia menilai harga minyak goreng mahal tak sepenuhnya salah pemerintah. Tapi, Yusuf tidak memungkiri keadaan di dalam negeri diperparah oleh kebijakan Kemendag yang kurang optimal.

Kemendag, kata Yusuf, juga tidak bisa tutup mata praktik penimbunan minyak goreng oleh oknum. Walau jadi tugas kepolisian, tapi jika maraknya praktik tersebut menyebabkan kelangkaan, maka Kemendag tak bisa berpangku tangan dan mestinya gerak cepat untuk mengumpulkan pedagang serta distributor dan memecahkan masalah.

Toh, salah satu alasan terjadi penimbunan dikarenakan kebijakan HET di bawah harga pasar yang membuat pedagang enggan mengeluarkan stok dari gudang karena tak mau jual rugi. Apalagi, ada pula yang aji mumpung dan memborong minyak goreng di harga murah untuk kebutuhan industri.

"Disini lah peran membeli kembali minyak goreng dengan yang pedagang beli di awal. Meski ada potensi dia tidak bisa dibuktikan misal beli di harga Rp17 ribu-Rp18 ribu, tetapi setidaknya dalam rangka mengamankan pasokan dan mengganti rugi pedagang," terang dia.

Ia menilai wajar warga membeli minyak goreng dengan jumlah lebih karena faktanya barang sulit didapatkan. Oleh karena itu, ia tak setuju kesalahan panic buying dilemparkan ke masyarakat. "Meski pemerintah sudah melakukan kebijakan tapi faktanya di lapangan justru belum optimal," katanya.

Ia pun menyarankan Lutfi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan baru, seperti domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk menstabilkan gejolak harga minyak goreng. Kebijakan memang masih baru dan butuh waktu untuk dilihat implementasinya, tapi di sisi lain Lutfi tak punya banyak waktu.