Luhut Nilai Anggaran Perubahan Iklim Rp102 T Masih Kurang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai anggaran perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih kurang. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki risiko yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan iklim.

"Indonesia ini negara kepulauan, kalau banyak masalah temperatur bumi naik maka pulau kita tenggelam. Kalau kita lihat anggaran perubahan iklim itu (rata-rata) hanya Rp102 triliun atau 4,3 persen (dari APBN) jadi kalau lihat angka ini kurang," kata Luhut dalam Proyek Investasi Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (17/3).

Anggaran perubahan iklim setiap tahun mengalami pasang surut. Pada 2016 anggaran perubahan iklim hanya sebesar Rp72,4 triliun, 2017 naik menjadi Rp95,6 triliun, 2018 naik menjadi 132,47 triliun, 2019 turun menjadi Rp97,66 triliun, dan 2020 menjadi Rp77,83 triliun.

Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk menghadapi perubahan iklim setiap tahunnya mencapai Rp343,6 triliun. "Jadi angka ini memang kurang dan kalau kita lihat kurangnya cukup besar," ujarnya.

Kebutuhan anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk bidang energi yakni sebesar Rp318,2 triliun. Sementara sisanya digunakan untuk sektor kehutanan dan lahan sebesar Rp8,5 triliun, sektor pertanian sebesar Rp0,4 triliun, sektor limbah Rp16,5 triliun, dan sektor lainnya Rp0,1 triliun.

Selain itu, pemerintah terus berupaya memitigasi perubahan iklim dengan membangun proyek energi baru terbarukan dan energy transition mechanism.

Kebijakan ekonomi karbon juga terus digenjot dengan menyiapkan infrastruktur carbon trading dan carbon offset. Selain itu, pemerintah akan membiayai fasilitas pembangunan dengan instrumen obligasi, saham, hingga instrumen keuangan hijau.