Larangan Ekspor CPO Bikin Buntung, Belum Tentu Untung

Pun demikian, Ahmad pesimis kebijakan larangan ekspor CPO bertahan lama. Paling tidak, ia memproyeksikan hanya bertahan sampai pasokan minyak goreng melimpah di dalam negeri.

Memang, di sisi lain, akan mempengaruhi perdagangan luar negeri Indonesia. "Yang jelas, penerimaan devisa negara dan neraca peragangan pasti akan terpengaruh," tutur Ahmad.

Apalagi, Indonesia merupakan eksportir terbesar CPO. Banyak negara yang bergantung pada pasokan CPO Indonesia.

"Kebijakan ini bisa membuat kepercayaan luar negeri pudar. Misalnya, India, ya mereka itu kan bergantung sekali dengan CPO kita. Kalau disetop, bisa-bisa mereka marah dan malah lari ke eksportir lain, seperti Malaysia," ungkapnya.

Karenanya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet usul agar pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk melakukan konsolidasi dalam negeri terkait tata kelola CPO dan produk turunannya.

Konsolidasi ini diharapkan bisa menjadi obat penawar atas kerugian yang timbul akibat kebijakan ini.

"Menurut saya kebijakan ini bisa dijadikan momentum konsolidasi terkait tata niaga produk CPO dan turunannya. Kemarin-kemarin kan kebijakannya selalu berubah-ubah, nah sekarang waktunya untuk mencari sumber masalah minyak goreng dan menetapkan kebijakan yang tepat," kata Rendy.

Selama periode larangan ekspor CPO, lanjutnya, pemerintah bisa mencari jawaban atas pertanyaan penyebab kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal, sekaligus juga membuktikan siapa saja mafia yang bermain selama ini.

Kemudian, aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan pintu keluar perdagangan minyak goreng. "Justru, ini langkah cepat setelah pemerintah melarang ekspor CPO. Ini inisiatif yang bagus karena langsung ada tindak lanjutnya," tegas dia.

Lebih lanjut Rendy memberikan beberapa saran kebijakan yang perlu pemerintah ambil selama melarang ekspor CPO dan minyak goreng.

Pertama, pemerintah bisa meramu harga acuan di dalam negeri terkait CPO dan minyak goreng.

"Jadi kita enggak perlu mengacu ke harga internasional karena terlalu mahal di luar sana. Jadi ini penting untuk disinggung agar, misalnya, petani sawit bisa menjual hasil produksinya ke produsen yang lebih besar dengan harga yang jelas," terang Rendy.

Kedua, diperlukan target waktu yang jelas agar kebijakan ini bisa optimal dilaksanakan. "Misalnya, target harga minyak goreng turun di posisi tertentu dalam jangka waktu berapa lama gitu," ungkap Rendy.

Nantinya, apabila target-target tersebut sudah dapat tercapai, baru lah pemerintah bisa kembali memberikan relaksasi terhadap larangan ekspor CPO dan minyak goreng.