Larangan Ekspor CPO Bikin Buntung, Belum Tentu Untung
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, mulai Kamis (28/4) nanti.
Larangan ekspor CPO diambil usai kasus dugaan korupsi surat penerbitan ekspor oleh produsen minyak nabati di tengah karut marut pasokan dan harga minyak goreng 'selangit'.
"Dalam rapat, saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," terang Jokowi, Jumat (22/4).
Sontak, Ketua YLKI Tulus Abadi merespons bahwa kebijakan Jokowi itu hanya akan membuat pasar domestik banjir minyak goreng. Pertaruhannya, harga minyak goreng belum tentu jadi murah.
"Secara politik bagus, tapi untuk apa? Kalau dilarang total apa akan terserap semua? 20 persen saja DMO kalau itu terdistribusi ke masyarakat, itu sudah banjir lautan minyak goreng," jelasnya.
Ia mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan larangan ekspor CPO tidak menjadi bumerang. Alih-alih melahirkan kebijakan populis, bisa jadi timbul masalah lain.
"Kalau tidak didistribusikan sama saja, pemerintah juga akan rugi sendiri karena kehilangan pajak ekspor, pendapatan ekspor dari mana?" ujarnya heran.
Sementara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri mengaku masih menggodok aturan lebih lanjut tentang alokasi minyak kelapa mentah sawit yang selama ini diekspor ke beberapa negara tujuan.
Serikat Petani Indonesia (SPI) pun sudah mengeluhkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang anjlok 50 persen. Penurunan harga terjadi di Provinsi Riau dan Sumatera Utara.
"Hari ini, hasil laporan petani anggota SPI di berbagai daerah, seperti Riau dan Sumatera Utara harga TBS sawit Rp1.700 sampai Rp2.000 per kg, sudah terkoreksi, ada yang 30 persen bahkan sampai 50 persen," kata Ketua SPI Henry Saragih, Senin (25/4).
Ia khawatir harga tandan buah segar kelapa sawit akan semakin jatuh ketika larangan tersebut diberlakukan. Pasalnya, pasokan kelapa sawit akan berlebihan, sedangkan pasar dalam negeri hanya mampu mengkonsumsi sebagian kecilnya.
Menurut catatannya, produksi CPO dalam negeri bisa mencapai 46,89 juta ton. Namun, konsumsi dalam negeri hanya mampu menyerap 16,29 juta ton.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan larangan ekspor CPO dan produk turunannya sudah pasti akan merugikan negara, dalam hal pendapatan, dan tentunya petani kelapa sawit.
"Harga tandan buah sawit di level petani akan anjlok, ya jelas karena produsen minyak goreng akan mengurangi permintaannya," kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/4).
Hitung-hitungannya, pendapatan negara bisa turun hingga US$3 miliar atau setara Rp43 triliun (kurs Rp14.453 per dolar) dengan asumsi kebijakan diberlakukan selama sebulan penuh.
"Angka itu setara 12 persen total ekspor non migas kita. Ini bisa mengganggu stabilitas rupiah juga karena devisanya terganggu. Jadi saya sarankan sebelum kamis dibatalkan saja," imbuhnya.
Menurut Peneliti Indef bidang Ekonomi Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus, larangan ekspor CPO terkesan tergesa-gesa.
Padahal, tidak serta merta menguntungkan, misalnya saja langsung menurunkan harga minyak goreng di pasar.
"Produksi CPO kita itu kan besar banget ya, kalau sampai ditahan di dalam negeri justru khawatir mubazir. Soalnya enggak semua CPO itu kan kita gunakan untuk produksi minyak goreng di dalam negeri ya," ucapnya.
Dibandingkan melarang ekspor, Ahmad lebih menyarankan pemerintah menerapkan pemenuhan kewajiban dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) minyak goreng dengan lebih baik.
Toh, kebijakan tersebut sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan terbukti berhasil memasok minyak goreng di masyarakat.
"Kalau dilarang, khawatirnya ada kelebihan pasokan di dalam negeri. Jadi lebih baik diteruskan saja DMO-nya. Tinggal ditingkatkan saja pengawasannya dengan lebih ketat agar tidak bocor di sana sini," sarannya.