Waspada, Sawit RI Diganyang Malaysia

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut Malaysia memang bisa menggeser posisi Indonesia dalam urusan ekspor CPO. Tetapi, itu membutuhkan waktu yang panjang.

Jika melihat perbandingan produksi tadi, Malaysia harus meningkatkan sekitar 2 kali lipat produksinya jika ingin menggantikan Indonesia sebagai produsen utama CPO.

"Untuk ekspor pun demikian, diperlukan peningkatan jika Malaysia ingin menggeser posisi Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, menurut Yusuf, larangan ekspor CPO ini bukanlah kebijakan jangka panjang dari Indonesia. Artinya, jika aliran pasokan minyak goreng dalam negeri sudah mencukupi, secara bertahap pemerintah akan membuka kembali keran ekspor dari CPO dan produk turunannya.

Yusuf menuturkan kalau pun Malaysia bisa mengambil alih posisi Indonesia, maka penerimaan bea keluar produk sawit yang hilang hingga Rp1,3 triliun hingga Rp1,6 triliun per bulan dari hasil ekspor CPO RI yang lari ke negara tetangga.

Hitungannya, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari bea keluar sebesar Rp10,7 triliun selama kuartal I 2022. Angka itu tumbuh sebanyak 132,22 persen (yoy) dibandingkan kuartal I tahun sebelumnya.

Pertumbuhan bea keluar itu didorong oleh ekspor komoditas produk kelapa sawit dan tembaga. Dengan asumsi proporsi ekspor CPO mencapai 40 persen sampai 50 persen, maka penerimaan yang disumbang dari ekspor komoditas itu mencapai Rp4 triliun sampai Rp5 triliun atau berada di kisaran Rp1,3 triliun sampai 1,6 triliun tiap bulannya.

Nah, untuk meminimalkan kerugian tersebut, pemerintah perlu memanfaatkan momentum pelarangan ekspor ini dengan segera memperbaiki tata niaga CPO dan produk turunannya, sehingga stok minyak goreng dalam negeri melimpah dan harganya pun turun.

Selanjutnya, pemerintah bisa kembali membuka keran ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, kata Yusuf, untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, maka membuka pintu ekspor bisa dikombinasikan dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

"Untuk kerugian pasti ada, namun ini adalah ongkos yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk sementara waktu," jelasnya.

Di samping potensi Malaysia bisa merebut posisi Indonesia dalam urusan ekspor dan produsen CPO, Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan larangan ekspor CPO dapat membuat Malaysia mendapatkan 'durian runtuh' beberapa kali.

Pertama, harga CPO pasca pelarangan ekspor sempat naik 9,8 persen dibanding satu bulan yang lalu. Harga CPO pada Jumat (6/5) kemarin tercatat 6.400 ringgit per ton.

Kedua, importir sawit, khususnya di India, China dan Eropa akan mencari alternatif sawit ke Malaysia. Akibatnya, petani dan ekosistem industri CPO Malaysia kebanjiran kontrak.

Dikhawatirkan kontrak berlaku jangka panjang minimum satu tahun ke depan. Sehingga, saat Indonesia membuka kembali keran ekspor, bisa jadi calon pembeli sudah terlanjur terikat kontrak dengan Malaysia.

"Ketika pelarangan ekspor CPO dicabut, tidak mudah bagi produsen sawit Indonesia mencari calon buyer karena sudah terikat kontrak dengan Malaysia," ungkap Bhima.

Indonesia juga akan kesulitan mendapatkan kembali pembeli CPO di pasar internasional, karena muncul kekhawatiran bahwa kebijakan perdagangan Indonesia dapat berubah lagi.

"Tidak semua otomatis kembali normal. Apalagi, dampak pelarangan ekspor CPO menimbulkan trauma bagi buyer di luar negeri karena ketidakpastian kebijakan di Indonesia cukup tinggi," tandasnya.