Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng memang tidak serta-merta menurunkan harga di tingkat eceran.
Sebab, ia menilai kebijakan itu hanya berpengaruh di hulu atau produsen. Sedangkan, yang disasar adalah hilir, yakni di tingkat peritel dan konsumen.
"Sebenarnya larangan ekspor ini sejak awal memang kurang efektif untuk menekan harga minyak goreng karena menurut hemat saya, permasalahan bukan hanya soal kekurangan suplai, tetapi distribusi dari produsen ke konsumennya," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menyebut rencana pemerintah untuk melibatkan Perum Bulog untuk distribusi bisa jadi titik terang untuk menekan harga minyak goreng. Penurunan harga akan bergantung pada efektivitas strategi pemerintah tersebut.
"Penurunan harga tergantung bagaimana mekanisme pengadaan atau pembelian minyak goreng oleh Bulog dari produsen, dan di sisi hilir bagaimana nanti distribusi dari Bulog sendiri ke masyarakat," kata Faisal.
Terkait efektivitas kebijakan DMO dan DPO, Faisal kembali menekankan permasalahan minyak goreng ini bukan di hulu, tapi di hilir. Karenanya, kebijakan DMO dan DPO itu dinilai tidak akan berpengaruh secara signifikan pada penurunan harga minyak goreng.
"Jadi paling tidak karena masalahnya di distribusi, jadi yang harus diamankan adalah target masyarakat di kelas bawah yang semestinya memang dibantu supaya mendapatkan minyak goreng terjangkau," tandasnya.