Senada, Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menegaskan memang sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi terhadap skema subsidi BBM.
Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada orang. Bukan lagi pada barang. Pasalnya, jika subsidi kepada barang, maka dipastikan tidak tepat sasaran.
"Berapapun kuota yang dianggarkan dalam APBN pasti akan jebol karena siapapun bisa menggunakan barang subsidi tersebut. Hal ini karena tidak ada larangan yang jelas dari pemerintah terkait dengan hukuman jika tidak tepat sasaran," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan subsidi yang tepat sasaran, negara akan sangat terbantu karena beban keuangan akan semakin berkurang. Selain itu, negara dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor lain. Tidak melulu subsidi energi.
"Kriterianya saya kira kendaraan roda dua, angkutan umum, angkutan sembako, operasional UMKM, mobil pribadi dengan tahun di bawah 2012, dan kendaran petani kecil dan menengah," imbuh Mamit.
Pemerintah, tambah Mamit, juga bisa sedikit menaikkan harga BBM subsidi sebagai salah satu solusi agar disparitas harga dengan BBM non subsidi tidak terlalu jauh.
Hanya saja, pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah masyarakat siap menerima itu di tengah kondisi perekonomian yang baru tumbuh pasca pandemi? Akan ada isu sosial jika dipaksakan dalam waktu dekat.
"Saat kemarin kenaikan Pertamax yang notabene BBM umum saja ramai. Apalagi, untuk BBM subsidi dan BBM penugasan yang dinaikkan. Jadi butuh kehati-hatian terkait hal ini," pungkas Mamit.
Lihat Juga : |