Warisan untuk Menkeu Baru Inggris: Inflasi dan Perlambatan PDB

CNN Indonesia
Rabu, 06 Jul 2022 11:39 WIB
Menkeu baru Inggris Nadhim Zahawi mendapat warisan inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi di tengah kekhwatiran resesi ekonomi global. Menkeu baru Inggris Nadhim Zahawi mendapat warisan inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi di tengah kekhwatiran resesi ekonomi global. (AFP/Niklas Halle'N).
Jakarta, CNN Indonesia --

Inggris memiliki Menteri Keuangan baru, yakni Nadhim Zahawi. Ia menjadi Menkeu setelah Rishi Sunak mundur dari jabatannya pada Selasa (5/7).

Sunak meninggalkan jabatannya di tengah gejolak ekonomi dunia dan ancaman resesi ekonomi global mempengaruhi ekonomi Inggris.

Tentu, Zahawi harus bekerja ekstra keras, terutama dengan warisan ekonomi Inggris yang saat ini mencetak rekor inflasi nyaris dobel digit, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Sama seperti pendahulunya, Zahawi juga akan menghadapi tantangan belanja meningkat, tapi penerimaan negara merosot.

Tidak hanya itu, Zahawi juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan brexit antara Inggris dan Uni Eropa yang tak kunjung selesai hingga saat ini.

Masalah lainnya yang harus diatasi oleh Zahawi adalah aturan perdagangan untuk Irlandia Utara yang dapat menyebabkan hambatan ekspor Inggris ke negara tersebut.

Pada April lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2023 akan lebih lambat dan inflasi yang lebih tinggi dari ekonomi utama lainnya di seluruh dunia.

Saat ini, inflasi Inggris telah mencapai level tertinggi 40 tahun terakhir, yakni di 9,1 persen pada Mei dan bank sentral Inggris atau Bank of England (BoE) memperkirakan inflasi akan mencapai 11 persen pada Oktober nanti.

Tekanan inflasi ini pun membuat BoE harus menaikkan suku bunga acuan yang berujung pada merosotnya indeks konsumen.

Ini mengakibatkan produk domestik bruto (PDB) Inggris menyusut pada April dan diperkirakan mengalami kontraksi pada kuartal II-2022.

Dengan kondisi perekonomian yang lambat ini, anggota parlemen dari Partai Konservatif mengusulkan insentif pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN). Langkah tersebut tentu berpotensi pada hilangnya penerimaan negara yang cukup besar.

Jika dilakukan, maka ini bisa menambah tumpukan utang Inggris yang melonjak di atas 2 triliun poundsterling atau US$2,39 triliun selama pandemi covid-19. Rasio utang Inggris ini mencapai mencapai hampir 96 persen dari PDB.

Sarah Hewin, Ekonom Senior Standard Chartered, mengatakan sesaat sebelum penunjukan Zahawi bahwa sulit untuk melihat Boris Johnson bisa melanjutkan kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri.

"Jika dia bertahan, pasar mungkin mengharapkan pajak yang lebih besar karena Rishi Sunak telah pergi, yang pada gilirannya akan meningkatkan tekanan bagi BoE untuk melakukan kebijakan lebih ketat," pungkasnya dikutip dari Reuters, Rabu (6/7).

[Gambas:Video CNN]



(idy/bir)
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER