Kunjungi Kejagung, BPH Migas Perkuat Peran PPNS guna Kawal Subsidi BBM

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Melalui pertemuan ini, BPH Migas bermaksud memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas.

Adapun rombongan BPH Migas yang dipimpin Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan tujuannya untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar BBM subsidi tepat sasaran.

"Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi," ujar Erika dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Erika menjelaskan beberapa rencana kegiatan kerja sama dengan kejaksaan. Mulai dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas PPNS BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, serta melakukan konsultasi/pendampingan dalam asistensi perkara. Selain itu, pihaknya juga berupaya memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadli Zumhana yang turut hadir mengungkapkan pihaknya menyambut baik audiensi ini. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah kolaborasi kedua institusi untuk mengawasi penyaluran distribusi BMM subsidi tepat sasaran.

"Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif, di antaranya melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, rapat-rapat koordinasi, kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah," jelas Fadli.

Pihaknya juga turut memberi usulan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM, khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat. Menurutnya, perlu segera dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, TNI serta lintas kementerian/lembaga terkait lainnya.