Sri Mulyani Minta Orang RI Tak Baper Jika Dikritik soal Energi Bersih

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan agar masyarakat Indonesia tak terbawa perasaan alias baper jika mendapatkan kritik terkait pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca.

Ia menjelaskan dunia sedang membahas mengenai pengurangan emisi karbon. Semua negara berlomba-lomba untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

"Ini bukan hanya untuk Indonesia. Jadi orang Indonesia jangan baper. Ini berlaku untuk negara berpenghasilan rendah atau berkembang, tapi semua negara," ungkap Sri Mulyani dalam acara Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia di Bali, Rabu (13/7).

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 (karbon dioksida) pada 2030. Hal ini ini sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC).

Bendahara negara mengatakan AS dan Eropa juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi yang lebih bersih.

Namun, Sri Mulyani mengatakan perang Rusia-Ukraina berpotensi menghambat komitmen negara dalam menghadapi perubahan iklim.

"AS dengan situasi geopolitik di mana akses energi sangat-sangat menantang karena perang di Ukraina. Komitmen perubahan iklim pasti akan kacau," ucap Sri Mulyani.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan Indonesia membutuhkan dana hingga Rp3.500 triliun untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sekaligus memproduksi listrik yang ramah lingkungan.

"Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton? Ini adalah biaya mengejutkan US$243 miliar. Dana US$243 miliar hanya listrik. Saya akan menerjemahkan ini Rp3.500 triliun," papar Sri Mulyani.

Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi bersih dan menaikkan produksi listrik lebih tinggi dari target belanja negara pada APBN 2022 yang hanya Rp3.106 triliun.

"APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Ini perlu dana besar yang perlu dimobilisasi," ujar Sri Mulyani.

Tak ayal, kata Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.

Bendahara negara juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.

"Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal," jelas Sri Mulyani.