BPH Migas Yakin Potensi Penjualan Pertalite Ilegal Kecil

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut potensi penjualan pertalite ilegal usai kebijakan pembatasan yang diterapkan Pertamina, sangatlah kecil.

Kendati demikian, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya tetap akan memantau penjualan BBM bersubsidi tersebut.

"Kami tentu akan pantau," ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/8).

Ia yakin potensi penjualan pertalite ilegal kecil karena bahan bakar ini diperuntukkan transportasi biasa, bukan seperti solar yang bisa digunakan oleh industri.

"Dia mau jual ke mana? Kalau pertalite umumnya dikonsumsi transportasi, beda dengan solar dijual ke industri. Kalau dijual lagi di luar dengan harga di bawah pertamax, jualnya di mana? (Tapi) kami tentu akan pantau," jelas Saleh.

Dibandingkan dengan pertalite, penyaluran solar justru lebih sering salah sasaran. Sebab, banyak industri yang tidak berhak masih membeli solar subsidi.

"Kalau solar kan memang itu salah satu penyalahgunaan, banyak kasusnya dan sudah ditangani aparat penegak hukum juga," tutur Saleh.

Sementara itu, pemerintah tengah merevisi peraturan presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Dalam revisi itu, nantinya akan diatur soal kriteria kendaraan yang bisa mengonsumsi pertalite.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan revisi perpres itu akan terbit pekan ini. Namun, ia tak merinci hari apa revisi perpres akan diterbitkan. "Insyaallah (pekan ini)," katanya.

Menurutnya, pembatasan pembelian pertalite dan solar bersubsidi juga tak langsung diterapkan setelah perpres dirilis.

"Begitu disahkan, diterapkan (tapi) masih ada sosialisasi lagi," jelas Arifin.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mencatat total kendaraan yang mendaftar untuk membeli BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi sebanyak 600 ribu per 11 Agustus 2022.

"Hampir 600 ribu kendaraan, itu total kendaraan untuk solar dan pertalite," kata Irto.

Ia mengatakan mayoritas kendaraan mendaftar untuk membeli pertalite. Rinciannya, 75 persen untuk beli pertalite dan 25 persen untuk solar.

Namun, Irto mengatakan pihaknya belum bisa menentukan berapa dari total pendaftar yang bisa membeli pertalite. Sebab, Pertamina masih menunggu revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.