Curiga Harga Pertalite Bakal Naik Karena Pasokan Pertamina Kritis
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Selasa, 16 Agu 2022 07:08 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat curiga kuota Pertalite sudah menipis, bahkan diperkirakan habis paling lama pertengahan Oktober 2022. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah).
Jakarta, CNN Indonesia --
Pasokan BBM jenis Pertalite mendadak kosong di sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan Bogor beberapa hari terakhir.
Salah satu petugas di SPBU Pasar Minggu, Jakarta Selatan, M Sholeh mengatakan pasokan Pertalite turun pada pekan lalu. Bahkan, tak jarang pasokan kosong.
"Kadang ada, kadang tidak. Pasokannya belum lancar banget. (Kemarin-kemarin) lancar, sekarang agak mulai kendur sudah seminggu. Sempat kosong 2 hari pas Selasa sama Jumat," terang Sholeh, Sabtu (13/8).
Pemandangan serupa terlihat di SPBU Jatipadang, Jakarta Selatan. Stok Pertalite juga kosong melompong.
Akibatnya, sejumlah pengendara yang mau mengisi BBM terpaksa membeli BBM jenis Pertamax. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam karena harganya mencapai Rp12.500-Rp13 ribu per liter, jauh lebih mahal dari Pertalite yang cuma Rp7.650 per liter.
Kelangkaan Pertalite di ibu kota terus terjadi sampai awal pekan ini, Senin (15/8). Petugas SPBU di kawasan Warung Buncit bahkan menuliskan 'pertalite habis' di depan gardu antrean mobil dan motor, serta di mesin pengisian.
Tak hanya di Jakarta, kelangkaan Pertalite juga terjadi di Bogor. Salah satu warga bernama Rorien mengaku kesulitan mencari BBM subsidi itu pada pekan lalu.
"Dari dua hari yang lalu sulit cari Pertalite, Pertamax juga. Sudah cari sampai empat SPBU masih kosong," ujar Rorien.
Senasib, Solihin juga kesusahan mendapatkan Pertalite di Bogor. Hal itu membuat Pertamax dan Pertamax turbo diserbu masyarakat.
"Hampir 80 persen SPBU di Bogor, Pertalite kosong semua. Bahkan Pertamax dan Pertamax turbo habis diburu masyarakat karena kosongnya Pertalite," kata Solihin.
Meski begitu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan tidak ada pembatasan penyaluran Pertalite. Proses distribusi masih normal sampai sekarang. "Masih normal, belum ada pembatasan," kata Irto.
Bahkan, ia mengklaim pasokan pertalite masih kuat sampai 17 hari ke depan dan manajemen terus memproduksi jenis BBM tersebut.
Sementara, Area Manager Communication, Relation, & CSR Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan permintaan Pertalite meningkat. Tapi, stok bbm tersebut masih aman.
"Kami mengimbau masyarakat senantiasa menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan serta yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan, seperti Pertamax series dan Dex series," ujar Eko.
Kelangkaan Pertalite ini bertepatan dengan sisa kuota yang semakin menipis. Berdasarkan catatan Pertamina, total penyaluran pertalite tembus 16,8 juta kiloliter (kl) per Juli 2022 dari total kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta kl sepanjang tahun ini. Ini berarti, sisa kuota pertalite hanya 6,2 juta sampai akhir tahun.
Jika dihitung manual dengan realisasi penyaluran pertalite yang sebanyak 16,8 juta sejak Januari-Juli 2022, bisa dibilang konsumsi jenis BBM itu sekitar 2,4 juta kl per bulan.
Dengan asumsi tersebut, stok pertalite yang dibutuhkan mencapai 12 juta kl pada Agustus sampai Desember 2022. Namun, sisa kuota hanya 6,2 juta kl saat ini.
Bila tak ingin ada kelangkaan di SPBU, Pertamina membutuhkan tambahan kuota Pertalite sebanyak 5,8 juta kl selama Agustus-Desember 2022.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa curiga Pertamina sengaja menghemat penyaluran Pertalite ke beberapa daerah karena kuota sudah menipis. Sebab, kuota Pertalite terancam habis maksimal pertengahan Oktober 2022.
"Yang bisa dilakukan Pertamina ya dikelola distribusinya berdasarkan kuota, diirit-irit. Kalau melebihi kuota siapa yang mau bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar, Pertamina yang 'nombok', nanti rugi," papar Fabby.
Pertamina, ia menilai, tidak punya banyak pilihan. Perusahaan akan disalahkan jika menyalurkan Pertalite melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. "Kalau menyalurkan lebih (dari yang ditetapkan) nanti kena sanksi, terus ya itu siapa yang mau bayarin," katanya.
Fabby menilai seharusnya pemerintah bergerak cepat mengatasi hal ini dengan merilis revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
"Kuncinya di revisi perpres, lakukan pembatasan siapa yang bisa beli Pertalite untuk menyelamatkan sisa kuota," kata Fabby.
Ia mewanti-wanti agar pemerintah tak lembek dalam menentukan kriteria siapa saja yang berhak membeli Pertalite. Misalnya, semua mobil dilarang membeli Pertalite kecuali plat kuning. "Jadi yang boleh beli hanya angkutan umum sama motor saja. Mobil lain tidak perlu, orang beli mobil itu kan sudah harus tahu konsekuensinya. Jadi ya rasional saja," tutur Fabby.
Kalau mobil dengan kapasitas 1.200 cc masih boleh mengonsumsi Pertalite, Fabby menjamin penyaluran jenis BBM subsidi itu akan jebol 5-6 juta kl. Toh, kalau pembatasannya signifikan, ia memproyeksi penyaluran Pertalite hanya jebol 1-2 juta kl.
Selain pembatasan, Fabby mengatakan pemerintah bisa saja mengerek harga Pertalite mendekati Pertamax. Hal ini agar disparitas harga Pertalite dan Pertamax tak terlalu jauh seperti sekarang.
Disparitas harga yang terlalu jauh membuat warga yang biasa mengonsumsi Pertamax beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. "Kalau tidak mau bikin mekanisme batasi, ya naikkan harga Pertalite, karena kalau kuota (Pertalite) jebol 5-6 juta kl, pemerintah harus tambah subsidi minimal Rp40 triliun untuk Pertalite doang," jelas Fabby.
Proyeksi tambahan subsidi itu dihitung jika harga keekonomian Pertalite sekitar Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter. Saat ini, harga Pertalite sebesar Rp7.650 per liter.
Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan Pertamina mau tak mau harus menghemat penyaluran Pertalite. Kalau tidak, perusahaan siap-siap boncos menanggung beban sendiri.
"Menurut saya dengan kondisi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka Pertamina harus menjaga agar kuota sampai akhir tahun tetap ada," ucap Mamit.
Pun demikian, ia mencap pemerintah tidak konsisten karena terus mengeluh subsidi energi sudah terlalu tinggi. Dengan demikian, beban belanja APBN meningkat drastis.
Tapi, Pertamina juga tak bisa seenaknya membatasi penjualan pertalite tanpa landasan hukum yang jelas. Perusahaan masih menanti revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sampai sekarang.
Dalam aturan itu, pemerintah akan memuat tentang kriteria mobil yang berhak menggunakan Pertalite.
"Pemerintah teriak-teriak beban APBN meningkat, subsidi tinggi, tapi sampai sekarang revisi Perpres 191 belum diterbitkan, kan bingung," kata Mamit.
Ia pun setuju dengan Fabby bahwa pemerintah harus berani dalam menentukan kriteria tentang siapa saja yang boleh beli Pertalite.
Kalau kriterianya bersifat umum, misalnya kendaraan maksimal 2.000 cc masih bisa beli Pertalite, maka ia jamin kuota Pertalite tetap jebol tahun ini.
"Kriteria umum saya pastikan tetap jebol, kecuali pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar tegas misalnya (Pertalite) hanya untuk kendaraan roda dua," terang Mamit.
Sebab, Mamit tak setuju jika pemerintah menaikkan harga Pertalite. Situasi ini akan membuat daya beli masyarakat melemah dan mengerek inflasi di dalam negeri.
"Kalau pemerintah masih jaga daya beli masyarakat, solusinya tambah kuota. Kalau harga BBM naik berdampak ke perekonomian, dampaknya ke transportasi," ucap Mamit.
Apalagi berdasarkan hitung-hitungan Mamit, pemerintah hanya perlu menambah subsidi Pertalite dan Solar sekitar Rp65 triliun. Angka itu dengan asumsi harga keekonomian Pertalite Rp17.100 per liter dan solar Rp18 ribu per liter.
Saat ini, harga Pertalite dibanderol Rp7.650 per liter dan Solar subsidi Rp5.150 per liter. "Kalau perhitungan kami harus tambah kuota 5 juta kl untuk Pertalite dan Solar tambah 1,5 juta kl, tambahan biayanya Rp65 triliun," jelasnya.
Kalau soal dana, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyarankan pemerintah bisa saja mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur untuk menutup tambahan subsidi energi.
"Anggaran untuk food estate (lumbung pangan), IKN, atau kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dialihkan ke subsidi. Tetapi, masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut," kata Nailul.
Jika harga BBM bersubsidi naik, ia memproyeksi inflasi berpotensi tembus 7 persen. Semua harga barang-barang akan semakin mahal.
Imbasnya, daya beli masyarakat otomatis akan menurun. Alhasil, pertumbuhan ekonomi melambat dan bukan tak mungkin jatuh lagi ke jurang resesi.
Maka dari itu, pemerintah sudah seharusnya berkorban dengan mengalihkan anggaran belanja yang tak prioritas untuk menambah lagi subsidi energi.
"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik," ujar Nailul.
Tahun ini, pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi energi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Namun, kenaikan ini belum memperhitungkan kuota Pertalite yang berpotensi jebol sebelum akhir tahun ini.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi sebesar Rp88,8 triliun per 31 Juli 2022. Angka itu naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp69,52 triliun.
Secara keseluruhan, subsidi energi digunakan untuk menahan harga BBM pertalite dan solar, LPG 3 kg, serta listrik berdaya kurang dari 3.500 VA tetap murah.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pasokan BBM jenis Pertalite mendadak kosong di sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta dan Bogor beberapa hari terakhir.
Salah satu petugas di SPBU Pasar Minggu, Jakarta Selatan, M Sholeh mengatakan pasokan Pertalite turun pada pekan lalu. Bahkan, tak jarang pasokan kosong.
"Kadang ada, kadang tidak. Pasokannya belum lancar banget. (Kemarin-kemarin) lancar, sekarang agak mulai kendur sudah seminggu. Sempat kosong 2 hari pas Selasa sama Jumat," terang Sholeh, Sabtu (13/8).
Pemandangan serupa terlihat di SPBU Jatipadang, Jakarta Selatan. Stok Pertalite juga kosong melompong.
Akibatnya, sejumlah pengendara yang mau mengisi BBM terpaksa membeli BBM jenis Pertamax. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam karena harganya mencapai Rp12.500-Rp13 ribu per liter, jauh lebih mahal dari Pertalite yang cuma Rp7.650 per liter.
Kelangkaan Pertalite di ibu kota terus terjadi sampai awal pekan ini, Senin (15/8). Petugas SPBU di kawasan Warung Buncit bahkan menuliskan 'pertalite habis' di depan gardu antrean mobil dan motor, serta di mesin pengisian.
Tak hanya di Jakarta, kelangkaan Pertalite juga terjadi di Bogor. Salah satu warga bernama Rorien mengaku kesulitan mencari BBM subsidi itu pada pekan lalu.
"Dari dua hari yang lalu sulit cari Pertalite, Pertamax juga. Sudah cari sampai empat SPBU masih kosong," ujar Rorien.
Senasib, Solihin juga kesusahan mendapatkan Pertalite di Bogor. Hal itu membuat Pertamax dan Pertamax turbo diserbu masyarakat.
"Hampir 80 persen SPBU di Bogor, Pertalite kosong semua. Bahkan Pertamax dan Pertamax turbo habis diburu masyarakat karena kosongnya Pertalite," kata Solihin.
Meski begitu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan tidak ada pembatasan penyaluran Pertalite. Proses distribusi masih normal sampai sekarang. "Masih normal, belum ada pembatasan," kata Irto.
Bahkan, ia mengklaim pasokan pertalite masih kuat sampai 17 hari ke depan dan manajemen terus memproduksi jenis BBM tersebut.
Sementara, Area Manager Communication, Relation, & CSR Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan permintaan Pertalite meningkat. Tapi, stok bbm tersebut masih aman.
"Kami mengimbau masyarakat senantiasa menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan serta yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan, seperti Pertamax series dan Dex series," ujar Eko.
Kelangkaan Pertalite ini bertepatan dengan sisa kuota yang semakin menipis. Berdasarkan catatan Pertamina, total penyaluran pertalite tembus 16,8 juta kiloliter (kl) per Juli 2022 dari total kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta kl sepanjang tahun ini. Ini berarti, sisa kuota pertalite hanya 6,2 juta sampai akhir tahun.
Jika dihitung manual dengan realisasi penyaluran pertalite yang sebanyak 16,8 juta sejak Januari-Juli 2022, bisa dibilang konsumsi jenis BBM itu sekitar 2,4 juta kl per bulan.
Dengan asumsi tersebut, stok pertalite yang dibutuhkan mencapai 12 juta kl pada Agustus sampai Desember 2022. Namun, sisa kuota hanya 6,2 juta kl saat ini.
Bila tak ingin ada kelangkaan di SPBU, Pertamina membutuhkan tambahan kuota Pertalite sebanyak 5,8 juta kl selama Agustus-Desember 2022.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa curiga Pertamina sengaja menghemat penyaluran Pertalite ke beberapa daerah karena kuota sudah menipis. Sebab, kuota Pertalite terancam habis maksimal pertengahan Oktober 2022.
"Yang bisa dilakukan Pertamina ya dikelola distribusinya berdasarkan kuota, diirit-irit. Kalau melebihi kuota siapa yang mau bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar, Pertamina yang 'nombok', nanti rugi," papar Fabby.
Pertamina, ia menilai, tidak punya banyak pilihan. Perusahaan akan disalahkan jika menyalurkan Pertalite melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. "Kalau menyalurkan lebih (dari yang ditetapkan) nanti kena sanksi, terus ya itu siapa yang mau bayarin," katanya.
Fabby menilai seharusnya pemerintah bergerak cepat mengatasi hal ini dengan merilis revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
"Kuncinya di revisi perpres, lakukan pembatasan siapa yang bisa beli Pertalite untuk menyelamatkan sisa kuota," kata Fabby.
Ia mewanti-wanti agar pemerintah tak lembek dalam menentukan kriteria siapa saja yang berhak membeli Pertalite. Misalnya, semua mobil dilarang membeli Pertalite kecuali plat kuning. "Jadi yang boleh beli hanya angkutan umum sama motor saja. Mobil lain tidak perlu, orang beli mobil itu kan sudah harus tahu konsekuensinya. Jadi ya rasional saja," tutur Fabby.
Kalau mobil dengan kapasitas 1.200 cc masih boleh mengonsumsi Pertalite, Fabby menjamin penyaluran jenis BBM subsidi itu akan jebol 5-6 juta kl. Toh, kalau pembatasannya signifikan, ia memproyeksi penyaluran Pertalite hanya jebol 1-2 juta kl.
Selain pembatasan, Fabby mengatakan pemerintah bisa saja mengerek harga Pertalite mendekati Pertamax. Hal ini agar disparitas harga Pertalite dan Pertamax tak terlalu jauh seperti sekarang.
Disparitas harga yang terlalu jauh membuat warga yang biasa mengonsumsi Pertamax beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. "Kalau tidak mau bikin mekanisme batasi, ya naikkan harga Pertalite, karena kalau kuota (Pertalite) jebol 5-6 juta kl, pemerintah harus tambah subsidi minimal Rp40 triliun untuk Pertalite doang," jelas Fabby.
Proyeksi tambahan subsidi itu dihitung jika harga keekonomian Pertalite sekitar Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter. Saat ini, harga Pertalite sebesar Rp7.650 per liter.
Hemat atau Ancaman Inflasi 7 Persen
(CNN).
Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan Pertamina mau tak mau harus menghemat penyaluran Pertalite. Kalau tidak, perusahaan siap-siap boncos menanggung beban sendiri.
"Menurut saya dengan kondisi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka Pertamina harus menjaga agar kuota sampai akhir tahun tetap ada," ucap Mamit.
Pun demikian, ia mencap pemerintah tidak konsisten karena terus mengeluh subsidi energi sudah terlalu tinggi. Dengan demikian, beban belanja APBN meningkat drastis.
Tapi, Pertamina juga tak bisa seenaknya membatasi penjualan pertalite tanpa landasan hukum yang jelas. Perusahaan masih menanti revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sampai sekarang.
Dalam aturan itu, pemerintah akan memuat tentang kriteria mobil yang berhak menggunakan Pertalite.
"Pemerintah teriak-teriak beban APBN meningkat, subsidi tinggi, tapi sampai sekarang revisi Perpres 191 belum diterbitkan, kan bingung," kata Mamit.
Ia pun setuju dengan Fabby bahwa pemerintah harus berani dalam menentukan kriteria tentang siapa saja yang boleh beli Pertalite.
Kalau kriterianya bersifat umum, misalnya kendaraan maksimal 2.000 cc masih bisa beli Pertalite, maka ia jamin kuota Pertalite tetap jebol tahun ini.
"Kriteria umum saya pastikan tetap jebol, kecuali pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar tegas misalnya (Pertalite) hanya untuk kendaraan roda dua," terang Mamit.
Sebab, Mamit tak setuju jika pemerintah menaikkan harga Pertalite. Situasi ini akan membuat daya beli masyarakat melemah dan mengerek inflasi di dalam negeri.
"Kalau pemerintah masih jaga daya beli masyarakat, solusinya tambah kuota. Kalau harga BBM naik berdampak ke perekonomian, dampaknya ke transportasi," ucap Mamit.
Apalagi berdasarkan hitung-hitungan Mamit, pemerintah hanya perlu menambah subsidi Pertalite dan Solar sekitar Rp65 triliun. Angka itu dengan asumsi harga keekonomian Pertalite Rp17.100 per liter dan solar Rp18 ribu per liter.
Saat ini, harga Pertalite dibanderol Rp7.650 per liter dan Solar subsidi Rp5.150 per liter. "Kalau perhitungan kami harus tambah kuota 5 juta kl untuk Pertalite dan Solar tambah 1,5 juta kl, tambahan biayanya Rp65 triliun," jelasnya.
Kalau soal dana, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyarankan pemerintah bisa saja mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur untuk menutup tambahan subsidi energi.
"Anggaran untuk food estate (lumbung pangan), IKN, atau kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dialihkan ke subsidi. Tetapi, masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut," kata Nailul.
Jika harga BBM bersubsidi naik, ia memproyeksi inflasi berpotensi tembus 7 persen. Semua harga barang-barang akan semakin mahal.
Imbasnya, daya beli masyarakat otomatis akan menurun. Alhasil, pertumbuhan ekonomi melambat dan bukan tak mungkin jatuh lagi ke jurang resesi.
Maka dari itu, pemerintah sudah seharusnya berkorban dengan mengalihkan anggaran belanja yang tak prioritas untuk menambah lagi subsidi energi.
"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik," ujar Nailul.
Tahun ini, pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi energi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Namun, kenaikan ini belum memperhitungkan kuota Pertalite yang berpotensi jebol sebelum akhir tahun ini.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi sebesar Rp88,8 triliun per 31 Juli 2022. Angka itu naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp69,52 triliun.
Secara keseluruhan, subsidi energi digunakan untuk menahan harga BBM pertalite dan solar, LPG 3 kg, serta listrik berdaya kurang dari 3.500 VA tetap murah.
