Curiga Harga Pertalite Bakal Naik Karena Pasokan Pertamina Kritis

Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan Pertamina mau tak mau harus menghemat penyaluran Pertalite. Kalau tidak, perusahaan siap-siap boncos menanggung beban sendiri.

"Menurut saya dengan kondisi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka Pertamina harus menjaga agar kuota sampai akhir tahun tetap ada," ucap Mamit.

Pun demikian, ia mencap pemerintah tidak konsisten karena terus mengeluh subsidi energi sudah terlalu tinggi. Dengan demikian, beban belanja APBN meningkat drastis.

Tapi, Pertamina juga tak bisa seenaknya membatasi penjualan pertalite tanpa landasan hukum yang jelas. Perusahaan masih menanti revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sampai sekarang.

Dalam aturan itu, pemerintah akan memuat tentang kriteria mobil yang berhak menggunakan Pertalite.

"Pemerintah teriak-teriak beban APBN meningkat, subsidi tinggi, tapi sampai sekarang revisi Perpres 191 belum diterbitkan, kan bingung," kata Mamit.

Ia pun setuju dengan Fabby bahwa pemerintah harus berani dalam menentukan kriteria tentang siapa saja yang boleh beli Pertalite.

Kalau kriterianya bersifat umum, misalnya kendaraan maksimal 2.000 cc masih bisa beli Pertalite, maka ia jamin kuota Pertalite tetap jebol tahun ini.

"Kriteria umum saya pastikan tetap jebol, kecuali pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar tegas misalnya (Pertalite) hanya untuk kendaraan roda dua," terang Mamit.

Sebab, Mamit tak setuju jika pemerintah menaikkan harga Pertalite. Situasi ini akan membuat daya beli masyarakat melemah dan mengerek inflasi di dalam negeri.

"Kalau pemerintah masih jaga daya beli masyarakat, solusinya tambah kuota. Kalau harga BBM naik berdampak ke perekonomian, dampaknya ke transportasi," ucap Mamit.

Apalagi berdasarkan hitung-hitungan Mamit, pemerintah hanya perlu menambah subsidi Pertalite dan Solar sekitar Rp65 triliun. Angka itu dengan asumsi harga keekonomian Pertalite Rp17.100 per liter dan solar Rp18 ribu per liter.

Saat ini, harga Pertalite dibanderol Rp7.650 per liter dan Solar subsidi Rp5.150 per liter. "Kalau perhitungan kami harus tambah kuota 5 juta kl untuk Pertalite dan Solar tambah 1,5 juta kl, tambahan biayanya Rp65 triliun," jelasnya.

Ancaman Inflasi 7 Persen

Kalau soal dana, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyarankan pemerintah bisa saja mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur untuk menutup tambahan subsidi energi.

"Anggaran untuk food estate (lumbung pangan), IKN, atau kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dialihkan ke subsidi. Tetapi, masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut," kata Nailul.  

Jika harga BBM bersubsidi naik, ia memproyeksi inflasi berpotensi tembus 7 persen. Semua harga barang-barang akan semakin mahal.

Imbasnya, daya beli masyarakat otomatis akan menurun. Alhasil, pertumbuhan ekonomi melambat dan bukan tak mungkin jatuh lagi ke jurang resesi.

Maka dari itu, pemerintah sudah seharusnya berkorban dengan mengalihkan anggaran belanja yang tak prioritas untuk menambah lagi subsidi energi.

"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik," ujar Nailul.

Tahun ini, pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi energi dari Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun. Namun, kenaikan ini belum memperhitungkan kuota Pertalite yang berpotensi jebol sebelum akhir tahun ini.    

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi sebesar Rp88,8 triliun per 31 Juli 2022. Angka itu naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp69,52 triliun.

Secara keseluruhan, subsidi energi digunakan untuk menahan harga BBM pertalite dan solar, LPG 3 kg, serta listrik berdaya kurang dari 3.500 VA tetap murah.