Kenaikan harga BBM mendapat penolakan dari banyak kalangan, terutama buruh. Maklum, harga baru BBM sudah barang pasti membuat harga-harga naik, bahan pangan, biaya transportasi, dan barang-barang lainnya.
Di sektor logistik, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) serta Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Komselindo) mengungkapkan BBM berkontribusi sekitar 30-40 persen terhadap besaran biaya transportasi dan angkut barang.
Kenaikan harga-harga ini akan mendorong inflasi Indonesia yang per Agustus sudah di posisi 4,69 persen. Bila inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat menjadi taruhan. Masyarakat dipercaya akan menahan belanja mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak. Ia percaya diri mengingat pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk si miskin hingga Rp24,17 triliun.
BLT itu akan dibagikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk juga kepada 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta lewat bantuan subsidi upah (BSU).
Tidak cuma itu, pemerintah juga mengalokasikan 2 persen dana transfer umum di pemerintah daerah untuk nelayan, dan sopir ojek, baik offline maupun online.
"Maka, kami harapkan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga," imbuh dia, Senin (5/9).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu bahkan menyebut penyaluran BLT akan menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen, di samping meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita bisa sama-sama jaga daya beli, khususnya mereka yang miskin dan rentan. Sehingga, angka kemiskinan enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung, dengan bansos, angka kemiskinan bisa turun mungkin sekitar 0,3 persen," jelasnya.
Laporan BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,54 persen per Maret 2022 atau 26,16 juta orang. Memang, angka ini turun 0,17 persen dibanding September 2021. Tapi, rentan meningkat karena kebijakan kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meyakini tingkat kemiskinan akan bertambah. Namun, dia belum bisa mengungkap potensi angka penambahan tersebut. "Sedang kami hitung," katanya kepada CNNIndonesia.com.
BLT BBM yang diberikan pemerintah, dia menilai, hanya sedikit meredam efek kenaikan harga pertalite dkk. Belum lagi, inflasi yang diperkirakan menjulang. Pemerintah sendiri memprediksi lonjakan inflasi hingga akhir tahun mencapai 6,6-6,8 persen.
"Masalahnya, nilai (BLT) lebih kecil dibandingkan dampak inflasinya. Selain itu, masalah seberapa cepat BLT bisa disalurkan dan seberapa jauh bisa mengcover semua kalangan miskin yang berhak mendapatkan BLT," jelasnya.
Toh, kenyataannya, penyaluran BLT lambat. Padahal, efek kenaikan harga barang sudah langsung terasa sejak kenaikan harga BBM diumumkan.
"Belum lagi, masalah tidak semua kalangan miskin menerima bansos. Di sejumlah provinsi di luar Jawa, banyak yang kurang 50 persen dari penduduk miskin yang menerima bansos," terang dia.