Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sengaja menaikkan harga BBM demi mengalihkan subsidi kepada masyarakat kelas bawah atau mereka yang lebih berhak.
Menurut dia, subsidi BBM tidak tepat sasaran selama ini. Sebab, masyarakat kelas menengah dan menengah atas juga masih menikmati BBM bersubsidi.
"Bahwa yang selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran, karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. kalau bahas kiainya, ya'ta'u kullidzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak," ungkap Ma'ruf dalam keterangan resmi, Kamis (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah telah menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk.
Rinciannya, BLT Rp150 ribu untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama empat bulan, BLT Rp600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama satu bulan, dan bantuan yang diberikan kepada ojek online (ojol) hingga nelayan.
"Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena subsidi diambil maka bansos BBM yang kami berikan. Jadi kami mulai lakukan penataan-penataan. Dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya kenaikan harga," jelas Ma'ruf.
Selain itu, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena harga minyak mentah dunia melonjak beberapa waktu terakhir hingga sempat tembus US$100 per barel.
Sebelumnya, pemerintah mengerek harga BBM pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu per liter, solar bersubsidi Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
(aud/bir/bir)