Tong Kosong Wacana Pemerintah Batasi Beli Pertalite

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tak terlalu lama mengambil keputusan. Masalahnya, sejumlah masyarakat mulai beralih ke pertalite untuk mencari harga yang lebih murah.

Maklum, harga pertamax setelah naik tembus Rp14.500 per liter. Sementara, harga pertalite mentok di Rp10 ribu per liter.

Meski dua jenis BBM itu naik, tapi pertalite tetap lebih murah dan terjangkau untuk kantong masyarakat.

Kalau ini dibiarkan, maka kuota pertalite berpotensi akan jebol meski sudah ditambah dari 23 juta kl menjadi 29 juta kl.

"Harusnya jangan terlalu lama (proses revisi Perpres 191 Tahun 2014). Kalau memang mau ya segera tentukan," terang Mamit.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid mengatakan pemerintah harus tegas dalam mengatur pembatasan pertalite. Misalnya, cuma motor yang boleh beli BBM tersebut.

"Motor dulu saja yang dibolehin beli pertalite. Itu cara paling mudah," tutur Tauhid.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya juga bisa melepas harga pertalite sesuai mekanisme pasar. Dengan demikian, tak ada subsidi lagi.

Sebagai gantinya, masyarakat miskin harus diberikan bantuan langsung tunai (BLT) terus-terusan secara langsung. Namun, pemerintah harus menghitung rata-rata konsumsi pertalite masyarakat miskin terlebih dahulu sebelum menentukan besaran BLT setiap bulan.

"Dihitung dulu rata-rata konsumsi per rumah tangga," imbuh Tauhid.

Sementara, ia menilai pemerintah belum juga mengeluarkan aturan pembatasan pertalite karena masih mengkaji kriteria yang bisa membeli BBM tersebut.

"Mungkin ada kekhawatiran juga nanti kericuhan masyarakat di SPBU, ada antrean dan sebagainya," ujar Tauhid.

Untuk menyiasati hal tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan pembatasan pertalite secara bertahap.

Pemerintah, tambah Tauhid, juga harus benar-benar memastikan bahwa Pertamina memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mengawasi penyaluran pertalite di SPBU.

"Ini biasanya juga membutuhkan anggaran yang besar dan harus dipastikan akan dibebankan kepada siapa, Pertamina atau pemerintah," jelas Tauhid.