Pemerintah Siapkan PMN Rp3,2 T untuk Proyek Kereta Cepat

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk menambal pembengkakan biaya (cost-overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Oh iya cost overrun kan kami audit BPKP, pekan depan ada rapat komite nanti kami biaya lah ada dari PMN melalui perpres, sama ada dari pinjaman juga. Jadi memang kami sedang skemakan," kata Tiko di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (28/9).

Ia mengatakan kebutuhan PMN kemungkinan sekitar Rp3,2 triliun yang akan diberikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

"Equitas pemerintah melalui KAI kan nambah, bukan berarti kami dimintai bantuan, tapi kewajiban kami karena pemilik saham KAI, karena KAI harus setor modal.

Jadi memang itu kan, tidak ada project yang tidak ada equitasnya," ujarnya.

"Porsi equitasnya 25 persen itu memang kami PMN, tadinya memang tidak ada PMN, tadinya pakai uang INKA dan KAI tapi karena covid-19 kan KAI bermasalah, kami perkuat KAI-nya," imbuhnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan dana untuk menambal pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan berasal dari konsorsium pemegang saham dan pinjaman (loan).

Ia menyebut sebanyak 25 persen dari pembengkakan itu akan ditanggung konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co Ltd sesuai dengan komposisi saham.

PSBI sendiri memegang 60 persen saham pada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) sebagai pemilik proyek. Sementara, 40 persen sisinya dimiliki Beijing Yawan.

PSBI, kata Arya, diperkirakan menambal pembengkakan sebesar Rp4 triliun. Dana itu berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang masuk lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Sementara, konsorsium China diperkirakan akan menambal Rp 3 triliun.

Sisanya, sebanyak 75 persen dari pembengkakan biaya akan ditutup melalui utang.