Habis Resesi Terbitlah Stagflasi, Bagaimana dengan Indonesia?
CNN Indonesia
Jumat, 30 Sep 2022 07:16 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom memperingatkan sekalipun peluang RI kecil masuk jurang resesi, namun dampak stagflasi akan menghantui. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Bank Dunia memperingatkan negara-negara di dunia akan risiko stagflasi, seiring dengan ancaman resesi ekonomi pada 2023 nanti.
Stagflasi adalah kondisi inflasi dan kontraksi yang terjadi secara bersamaan. Inflasi yang dimaksudkan melonjak, dengan pertumbuhan ekonomi menurun dan meningkatnya angka pengangguran. Umumnya, stagflasi terjadi saat resesi ekonomi.
Presiden Bank Dunia David Malpass bahkan meyakini risiko resesi di Eropa akan meningkat, sejalan dengan perlambatan ekonomi China.
Prediksi ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ekonomi dunia bakal jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.
Proyeksi itu muncul manakala bank sentral di beberapa negara, seperti AS dan Eropa, mengerek suku bunga lebih tinggi untuk meredam lonjakan inflasi. Imbasnya, kebijakan moneter ketat akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ancaman resesi semakin sulit dihindari.
"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," tutur Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9).
Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menjelaskan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Di AS misalnya, inflasi mencapai 8,3 persen pada Agustus 2022, di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan inflasi hingga ke level 8,1 persen.
Sedangkan di Eropa, inflasi tembus 9,1 persen pada Agustus 2022, tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan inflasi di eropa terjadi karena harga energi melonjak 38,3 persen pada Agustus.
Kondisi yang mengancam negara-negara maju itu tentu saja menjadi kekhawatiran sendiri bagi negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah Indonesia juga akan terkena stagflasi?
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan inflasi Indonesia memang diperkirakan di kisaran 6 persen sampai 7 persen sepanjang tahun ini. Namun, Indonesia masih jauh dari bayang-bayang stagflasi.
"Inflasi memang meningkat, tapi peningkatannya masih di bawah AS dan Eropa," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/9).
Selain itu, alasan dia meyakini Indonesia tak akan terseret di jurang stagflasi maupun resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik.
Tercatat ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 mencapai 5,4 persen. Hal itu dipicu oleh windfall alias durian runtuh dari harga komoditas yang mendorong ekspor tetap tinggi.
Selain karena pertumbuhan, konsumsi dalam negeri yang mulai pulih juga bisa menjadi penolong Indonesia dari jurang resesi dan stagflasi.
"Kita bisa lihat konsumsi dalam negeri itu di atas 5 persen. Nah, saya rasa ekonomi Indonesia lebih resilient, beda dengan banyak ekonomi lainnya, apalagi di negara maju," katanya.
Ia menyebut ekonomi Indonesia yang lebih banyak ditopang oleh kondisi internal, membuat RI lebih tahan banting dibandingkan negara-negara yang mengandalkan ekonomi eksternal.
"Keterkaitan ekonomi kita dengan global itu masih lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, teramsuk Singapura yang mengandalkan ekonomi eksternal," jelasnya.
"Indonesia, ekonomi internalnya besar, marketnya besar, sehingga sepanjang tidak ada yang menghalangi mobilitas orang seperti pandemi kemarin, saya rasa ekonomi domestik masih bergeliat baik. Walaupun mungkin tidak mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang diprediksikan oleh pemerintah. Tapi untuk sampai di kondisi stagflasi masih jauh," lanjutnya.
Pun demikian, pemerintah tak boleh lengah dalam mengendalikan inflasi. Sebab, tahun depan banyak insentif akan dikurangi sejalan dengan normalisasi kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Melihat data-data ekonomi, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendi menilai peluang Indonesia mengalami stagflasi masih kecil.
"Kalau melihat data yang menggambarkan daya beli masyarakat, seperti penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, indeks PMI manufaktur, ini sebenarnya masih berada pada level yang baik dan menunjukkan tren keberlanjutan proses pemulihan ekonomi," kata Yusuf.
Karenanya, ia mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) menjadi penting untuk mencegah stagflasi. Bicara bansos, bukan sekadar nominal bantuannya, tetapi juga proporsional dalam penyalurannya.
"Artinya pemerintah dalam menyalurkan bantuan ini nanti di akhir periode penyaluran perlu melihat apakah sudah menjangkau tidak hanya kelompok miskin, tapi juga masyarakat menengah sehingga kelompok yang rentan dan hampir miskin," jelasnya.
Sementara itu, menurut Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Indonesia tetap perlu mewaspadai kondisi stagflasi di Eropa dan AS.
"Tentunya kita perlu mewaspadai berhati-hati lagi karena stagflasi yang berarti kenaikan harga barang atau inflasi yang tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan dan kesempatan kerja itu masih ada," kata Bhima.
Ia menjelaskan jika melihat data BPS per Februari ada sekitar 11,5 juta orang penduduk usia kerja yang jam kerjanya belum penuh. Gajinya pun belum penuh atau bahkan menganggur.
Kemudian, ada kenaikan 4,2 juta angkatan kerja baru setiap tahun yang berharap bisa terserap lapangan kerja.
"Mereka ini mau diserap di sektor apa, di sektor high skill sekalipun itu juga mulai menurun serapan kerjanya. Sedangkan sektor yang semi-skill dan lowskill itu masih pemulihan, jadi kita harus mewaspadai kenaikan harga barang bisa memicu stagflasi di Indonesia," terang Bhima.
Dalam hal ini, tantangan ekonomi yang bersifat dinamis bisa diminimalisir dengan tambahan bantalan sosial, mendorong wirausaha serta support dari pemerintah.
Bank Dunia memperingatkan negara-negara di dunia akan risiko stagflasi, seiring dengan ancaman resesi ekonomi pada 2023 nanti.
Stagflasi adalah kondisi inflasi dan kontraksi yang terjadi secara bersamaan. Inflasi yang dimaksudkan melonjak, dengan pertumbuhan ekonomi menurun dan meningkatnya angka pengangguran. Umumnya, stagflasi terjadi saat resesi ekonomi.
Presiden Bank Dunia David Malpass bahkan meyakini risiko resesi di Eropa akan meningkat, sejalan dengan perlambatan ekonomi China.
Prediksi ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ekonomi dunia bakal jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.
Proyeksi itu muncul manakala bank sentral di beberapa negara, seperti AS dan Eropa, mengerek suku bunga lebih tinggi untuk meredam lonjakan inflasi. Imbasnya, kebijakan moneter ketat akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ancaman resesi semakin sulit dihindari.
"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," tutur Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9).
Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menjelaskan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Di AS misalnya, inflasi mencapai 8,3 persen pada Agustus 2022, di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan inflasi hingga ke level 8,1 persen.
Sedangkan di Eropa, inflasi tembus 9,1 persen pada Agustus 2022, tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan inflasi di eropa terjadi karena harga energi melonjak 38,3 persen pada Agustus.
Kondisi yang mengancam negara-negara maju itu tentu saja menjadi kekhawatiran sendiri bagi negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah Indonesia juga akan terkena stagflasi?
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan inflasi Indonesia memang diperkirakan di kisaran 6 persen sampai 7 persen sepanjang tahun ini. Namun, Indonesia masih jauh dari bayang-bayang stagflasi.
"Inflasi memang meningkat, tapi peningkatannya masih di bawah AS dan Eropa," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/9).
Selain itu, alasan dia meyakini Indonesia tak akan terseret di jurang stagflasi maupun resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik.
Tercatat ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 mencapai 5,4 persen. Hal itu dipicu oleh windfall alias durian runtuh dari harga komoditas yang mendorong ekspor tetap tinggi.
Selain karena pertumbuhan, konsumsi dalam negeri yang mulai pulih juga bisa menjadi penolong Indonesia dari jurang resesi dan stagflasi.
"Kita bisa lihat konsumsi dalam negeri itu di atas 5 persen. Nah, saya rasa ekonomi Indonesia lebih resilient, beda dengan banyak ekonomi lainnya, apalagi di negara maju," katanya.
Ia menyebut ekonomi Indonesia yang lebih banyak ditopang oleh kondisi internal, membuat RI lebih tahan banting dibandingkan negara-negara yang mengandalkan ekonomi eksternal.
"Keterkaitan ekonomi kita dengan global itu masih lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, teramsuk Singapura yang mengandalkan ekonomi eksternal," jelasnya.
"Indonesia, ekonomi internalnya besar, marketnya besar, sehingga sepanjang tidak ada yang menghalangi mobilitas orang seperti pandemi kemarin, saya rasa ekonomi domestik masih bergeliat baik. Walaupun mungkin tidak mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang diprediksikan oleh pemerintah. Tapi untuk sampai di kondisi stagflasi masih jauh," lanjutnya.
Pun demikian, pemerintah tak boleh lengah dalam mengendalikan inflasi. Sebab, tahun depan banyak insentif akan dikurangi sejalan dengan normalisasi kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Waspadai Dampak di AS dan Eropa
Ekonom memperingatkan sekalipun peluang RI kecil masuk jurang resesi, namun dampak stagflasi akan menghantui. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Melihat data-data ekonomi, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendi menilai peluang Indonesia mengalami stagflasi masih kecil.
"Kalau melihat data yang menggambarkan daya beli masyarakat, seperti penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, indeks PMI manufaktur, ini sebenarnya masih berada pada level yang baik dan menunjukkan tren keberlanjutan proses pemulihan ekonomi," kata Yusuf.
Karenanya, ia mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) menjadi penting untuk mencegah stagflasi. Bicara bansos, bukan sekadar nominal bantuannya, tetapi juga proporsional dalam penyalurannya.
"Artinya pemerintah dalam menyalurkan bantuan ini nanti di akhir periode penyaluran perlu melihat apakah sudah menjangkau tidak hanya kelompok miskin, tapi juga masyarakat menengah sehingga kelompok yang rentan dan hampir miskin," jelasnya.
Sementara itu, menurut Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Indonesia tetap perlu mewaspadai kondisi stagflasi di Eropa dan AS.
"Tentunya kita perlu mewaspadai berhati-hati lagi karena stagflasi yang berarti kenaikan harga barang atau inflasi yang tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan dan kesempatan kerja itu masih ada," kata Bhima.
Ia menjelaskan jika melihat data BPS per Februari ada sekitar 11,5 juta orang penduduk usia kerja yang jam kerjanya belum penuh. Gajinya pun belum penuh atau bahkan menganggur.
Kemudian, ada kenaikan 4,2 juta angkatan kerja baru setiap tahun yang berharap bisa terserap lapangan kerja.
"Mereka ini mau diserap di sektor apa, di sektor high skill sekalipun itu juga mulai menurun serapan kerjanya. Sedangkan sektor yang semi-skill dan lowskill itu masih pemulihan, jadi kita harus mewaspadai kenaikan harga barang bisa memicu stagflasi di Indonesia," terang Bhima.
Dalam hal ini, tantangan ekonomi yang bersifat dinamis bisa diminimalisir dengan tambahan bantalan sosial, mendorong wirausaha serta support dari pemerintah.
